KEDIRI, tjahayatimoer.net – Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana atau yang akrab disapa Mas Dhito, akan menandatangani kontrak kinerja bersama seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri. Langkah ini diambil untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan daerah.
Menurut Mas Dhito, kontrak kinerja ini berisi dokumen yang mencantumkan tugas serta target yang harus dicapai oleh masing-masing OPD. Setiap program yang dijalankan wajib mengacu pada indikator kinerja yang telah ditentukan, sehingga pelaksanaannya dapat dievaluasi secara objektif dan hasilnya bisa dipertanggungjawabkan.
Memasuki periode kepemimpinannya yang kedua pada 2025-2030, Mas Dhito menegaskan komitmennya dalam membangun Kabupaten Kediri secara lebih terstruktur dan berorientasi pada hasil nyata. Ia ingin memastikan bahwa setiap program yang dicanangkan benar-benar terealisasi dan bukan sekadar janji tanpa eksekusi.
"Misalnya di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) memiliki target menyelesaikan pembangunan stadion dalam lima tahun. Tahun pertama harus ada progres sesuai anggaran yang dialokasikan, dengan spesifikasi yang jelas. Ini akan dipantau dan dievaluasi secara berkala," ungkap Mas Dhito dalam rapat paripurna di Gedung Graha Sabha Canda Bhirawa DPRD Kabupaten Kediri, Kamis (6/3/2025).
Tak hanya itu, Mas Dhito juga menegaskan bahwa setiap kepala OPD yang tidak mampu menjalankan tugas sesuai kontrak kinerja akan menghadapi konsekuensi tegas. Jika ada pejabat yang gagal mencapai target yang telah ditetapkan, mutasi jabatan akan menjadi langkah yang diambil.
"Kalau tidak bisa menyelesaikan tugas dengan baik, maka jangan berharap bisa tetap menjabat sebagai kepala OPD di periode berikutnya. Konsekuensinya jelas, akan ada rotasi jabatan," tegasnya.
Lebih lanjut, Mas Dhito menjelaskan bahwa visi dan misinya di periode kedua tidak akan jauh berbeda dengan periode sebelumnya. Pemkab Kediri akan tetap menyelaraskan program pembangunan dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi, termasuk mengikuti arahan Presiden RI Prabowo Subianto terkait Asta Cita.
Beberapa program prioritas yang akan menjadi fokus utama dalam lima tahun ke depan meliputi implementasi program makan bergizi gratis (MBG), peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat, serta perbaikan layanan kesehatan agar lebih mudah diakses oleh warga Kabupaten Kediri.
Dengan adanya kontrak kinerja ini, diharapkan seluruh OPD dapat lebih bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.(Red.AL)
0 Komentar