Kemensos Percepat Pendirian Sekolah Rakyat, Ditargetkan Berjalan Juli 2025

 

Jakarta, tjahayatimoer.net  – Kementerian Sosial (Kemensos) terus berupaya mempercepat pendirian Program Sekolah Rakyat. Sekolah ini ditargetkan mulai beroperasi pada awal Juli 2025 sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

Meskipun berada di tengah suasana libur Lebaran, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa dirinya bersama jajaran tetap bekerja maksimal untuk memastikan pendirian sekolah ini dapat segera direalisasikan. Hal tersebut ia sampaikan saat memimpin rapat pimpinan secara daring mengenai perkembangan Sekolah Rakyat, Jumat (28/3).

Fokus Percepatan Pendirian Sekolah Rakyat Dalam rapat tersebut, Saifullah menekankan pentingnya percepatan berbagai aspek pendirian Sekolah Rakyat agar target yang telah ditetapkan dapat berjalan sesuai rencana.

"Manfaatkan betul bulan Mei dan Juni ini untuk memastikan serta menetapkan guru dan siswa. Juga, identifikasi kebutuhan mendesak lainnya yang harus segera diputuskan," ujar Saifullah dalam keterangan tertulis, Sabtu (29/3/2025).

Lebih lanjut, ia juga menginstruksikan agar pemetaan lokasi pendirian Sekolah Rakyat dapat dilakukan sesegera mungkin, termasuk memastikan kelayakan tanah dan bangunan.

"Supaya titik-titik lokasi Sekolah Rakyat, baik berupa bangunan maupun tanah, bisa segera disurvei. Jika perlu, geo-tagging disiapkan dalam tiga hari ke depan," tambahnya.

Koordinasi dan Laporan Berkala Sekretaris Jenderal Kemensos, Robben Rico, juga menegaskan pentingnya koordinasi dan pelaporan berkala dari seluruh koordinator satuan tugas yang terlibat dalam persiapan Sekolah Rakyat.

"Saya minta laporan perkembangan setiap hari dari teman-teman. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk rapat ini, meskipun di tengah perjalanan mudik," ujarnya.

Selain itu, Kemensos juga terus berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah daerah dan institusi pendidikan, guna memastikan kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia untuk mendukung kelancaran program ini.

Dukungan dari Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi Sementara itu, Dirjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial, Supomo, mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 485 pemerintah daerah (pemda) yang secara intens menjalin komunikasi dengan Kemensos terkait pendirian Sekolah Rakyat. Dari jumlah tersebut, sebanyak 202 pemda telah menyerahkan proposal kesanggupan, termasuk kesiapan lahan, dan beberapa bahkan telah memiliki bangunan yang siap digunakan.

"Beberapa perguruan tinggi juga telah menyatakan kesiapan mereka untuk mendukung program ini. Sementara itu, Kemensos sendiri sudah menyiapkan 41 bangunan yang akan digunakan untuk Sekolah Rakyat, terdiri dari 33 bangunan sentra, 5 balai diklat, 1 pusat pendidikan dan pelatihan (pusdiklat), serta 1 Poltekessos," tutupnya.

Dengan berbagai langkah percepatan yang tengah dilakukan, diharapkan Sekolah Rakyat dapat segera beroperasi sesuai jadwal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.(RED.AL)