Jakarta, tjahayatimoer.net– Mantan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Raja Juli Antoni, angkat bicara terkait polemik penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di kawasan Pagar Laut, Tangerang. Ia meyakini bahwa penerbitan SHGB tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan Menteri maupun Wakil Menteri ATR.
Raja Juli menyampaikan bahwa dalam tata kelola administrasi di Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional (BPN), ada mekanisme yang sering kali dilakukan secara teknis oleh pejabat tingkat menengah dan bawah. Hal ini memungkinkan adanya tindakan yang tidak diketahui langsung oleh pimpinan kementerian.
"Saya yakin Menteri dan Wamen tidak mengetahui detail penerbitan SHGB ini, mengingat banyaknya urusan administrasi yang dikelola oleh pejabat teknis di lapangan," ujar Raja Juli kepada media, Sabtu (25/1/2025).
Polemik ini mencuat setelah sejumlah pihak mempertanyakan legalitas dan prosedur penerbitan SHGB di kawasan Pagar Laut. Beberapa aktivis lingkungan dan masyarakat sekitar menyoroti dampaknya terhadap lahan yang diduga memiliki potensi konflik agraria dan kerusakan lingkungan.
Menurut Raja Juli, kasus ini perlu ditelusuri lebih lanjut untuk memastikan apakah ada pelanggaran dalam proses penerbitan SHGB tersebut. "Saya mendorong penyelidikan menyeluruh agar semuanya menjadi terang. Jika ditemukan pelanggaran, harus ada tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat," tambahnya.
Sementara itu, Kementerian ATR/BPN belum memberikan keterangan resmi terkait isu ini. Namun, Menteri ATR Hadi Tjahjanto sebelumnya menegaskan komitmennya untuk menegakkan aturan dan mencegah terjadinya praktik-praktik penyimpangan dalam pengelolaan agraria.
Kasus ini menjadi perhatian publik karena menyangkut prinsip tata kelola lahan yang adil dan transparan. Banyak pihak berharap agar kasus ini segera dituntaskan demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara
.png)
0 Komentar