DPRD Dorong Pengawasan Ketat Kasus PMK di Tulungagung

 


Tulungagung, tjahayatimoer.net  – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tulungagung mendorong Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk meningkatkan pengawasan terhadap wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menyerang sapi perah maupun sapi lokal. Hal ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat (hearing) yang berlangsung pada Kamis (30/01/2025).

Ketua Komisi B DPRD Tulungagung, Widodo Prasetyo, menegaskan pentingnya pengawasan intensif terhadap mobilitas ternak, khususnya di wilayah yang rawan penyebaran penyakit. "Kami meminta Dinas Peternakan untuk memperketat pengawasan lalu lintas ternak di daerah yang terdampak, guna mencegah meluasnya wabah PMK," ujar Widodo Prasetyo, Jumat (31/01/2025).

Politisi Partai Gerindra tersebut juga memberikan apresiasi atas langkah preventif Dinas Peternakan yang telah menutup sementara pasar hewan terpadu. Menurutnya, keputusan ini merupakan langkah strategis untuk memutus rantai penyebaran virus PMK. "Penanganan yang dilakukan sudah cukup efektif, namun perlu ditingkatkan dengan sosialisasi kepada para peternak mengenai pencegahan PMK," tambahnya.

Terkait dengan program vaksinasi PMK, DPRD menilai bahwa distribusi 10.500 dosis vaksin yang telah disediakan cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan selama beberapa bulan ke depan. Widodo berharap vaksinasi ini dilakukan secara merata dan terjadwal, sehingga seluruh populasi ternak yang berisiko dapat terlindungi.

Selain itu, DPRD juga mengimbau Dinas Peternakan untuk rutin melakukan edukasi kepada peternak mengenai pentingnya menjaga kebersihan kandang dan memperhatikan gejala awal PMK. "Pencegahan tidak hanya bergantung pada vaksin, tetapi juga kesadaran peternak untuk menerapkan biosekuriti di lingkungan peternakan mereka," pungkas Widodo.

DPRD berharap dengan pengawasan ketat, edukasi yang berkelanjutan, dan vaksinasi yang efektif, penyebaran PMK di Tulungagung dapat dikendalikan sehingga tidak berdampak signifikan terhadap perekonomian peternak lokal.(Red.AL)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

MERESAHKAN !!! PT. LARASHATIKU ENVIRONMENTAL Disinyalir Lancarkan Dumping Sembarang Tempat.

Gambar
  Gresik, tjahayatimoer.net -, Hari Senin, Tanggal 20, Bulan Maret, Tahun 2023. Di suatu tempat ketika tim investigasi turun lapangan dan telah menemukan penemuan data yaitu kegiatan pengangkutan limbah b3 (limbah b3 kemasan bekas b3) dengan kode limbah B104d yang bisa mengakibatkan dampak berbahaya ke media lingkungan hidup. Limbah b3 kemasan bekas dengan kode limbah B104d diduga di dumping ilegal ke penerima barang tepatnya di Desa Bendotretek, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.  Drum - drum limbah b3 kemasan bekas dengan kode limbah B104d yang di angkut oleh PT. LARASHATIKU  ENVIRONMENTAL yang di keluarkan oleh penghasil atau pabrik, di angkut oleh transporter PT. LARASHATIKU ENVIRONMENTAL diduga di jual atau dugaan di komersilkan ke gudang rosokan yang tidak memiliki ijin - ijin pengelolaan, ijin pengumpulan dan ijin pemanfaatan dari Kementerian Lingkungan Hidup sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan ...
Baca selengkapnya

Ada 6 Titik Indomaret Tanpa Izin, Gertak Persoalkan Toko Modern Siluman di 6 Titik.

Gambar
  Malang, tjahayatimoer.net -  Dampak dari keberadaan toko modern selain mempunyai peran terhadap pendapat asli daerah namun juga memiliki dampak terhadap kehidupan pasar tradisional, maupun usaha UMKM lainnya, sehingga regulasi daerah harus dapat mengcover kehidupan pasar tradisional ditengah - tengah maraknya toko modern.  Jumlah toko modern di kabupaten malang pada tahun 2018 adalah 218, dengan jenis Indomaret dengan 148 dan Alfamart 70 toko. Jumlah ini kian meningkat hingga 2023.  Dengan jumlah yang ratusan ini tentu memiliki dampak terhadap pendapat asli daerah (PAD) kabupaten malang yakni melalui pajak. Mengingat dampak dari toko modern yang mempunyai pengaruh besar terhadap pemasukan pasar tradisional maupun usaha UMKM lainnya maka pemerintah kabupaten malang dituntut untuk tegas terhadap perizinan toko modern sesuai dengan peraturan daerah kabupaten malang no 3 tahun 2012. Jika toko modern tersebut tidak mempunyai izin maka pemerintah harus dengan segera menu...
Baca selengkapnya

Polda Jatim Dikritik karena Lambatnya Penanganan Kasus Rekayasa Pemilihan Kepala Desa

Gambar
  Surabaya, Jawa Timur,  tjahayatimoer.net   – Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) mendapat kritik tajam dari berbagai elemen masyarakat karena dianggap lamban dalam menangani kasus dugaan rekayasa pemilihan kepala desa (Pilkades) di beberapa wilayah di Jawa Timur. Meskipun telah menetapkan sejumlah tersangka, hingga saat ini belum ada tindakan penahanan yang dilakukan, sehingga menimbulkan pertanyaan besar di kalangan publik mengenai transparansi dan profesionalisme penegakan hukum di tingkat daerah. Kasus ini pertama kali mencuat setelah sejumlah warga melaporkan adanya dugaan kecurangan dalam proses Pilkades di beberapa kabupaten di Jawa Timur. Berdasarkan informasi yang dihimpun, laporan tersebut telah masuk ke Polda Jatim sejak beberapa bulan yang lalu. Namun, hingga kini proses hukum masih berjalan lambat tanpa kejelasan signifikan terkait langkah konkret yang akan diambil oleh pihak kepolisian. Salah satu warga yang merasa dirugikan akibat rekayasa Pilkades...
Baca selengkapnya