Nasib Pembangunan IKN hingga Pemindahan ASN di Era Prabowo

  

Jakarta, tjahayatimoer.net – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang digagas pada masa pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dilanjutkan dengan beberapa proyek infrastruktur penting yang diharapkan selesai pada 2024. Di antaranya adalah Bendungan Sepaku, SPAM Sepaku, jalan tol segmen 3A dan 3B, Bandara IKN, Istana Garuda, Istana Negara IKN, dan Jembatan Pulau Balang yang menghubungkan IKN dengan Balikpapan.

Namun, di tengah percepatan pembangunan ini, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengalami perubahan besar. Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe, yang masing-masing menjabat sebagai Kepala dan Wakil Kepala OIKN, mengundurkan diri pada 3 Juni 2024. Bambang mengungkapkan bahwa pengunduran dirinya adalah keputusan pribadi, sementara Dhony telah merencanakan mundur sejak 2023, yang akhirnya disetujui oleh Presiden Jokowi. Sebagai pengganti sementara, Jokowi menunjuk Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sebagai Plt Kepala OIKN dan Raja Juli Antoni sebagai Plt Wakil Kepala OIKN.

Era Prabowo: Tantangan dan Percepatan Pembangunan IKN

Setelah pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden pada 5 November 2024, pembangunan IKN menghadapi berbagai tantangan. Prabowo, yang telah menyatakan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan IKN, berjanji untuk mempercepat prosesnya. Namun, di bawah pemerintahannya, terdapat kendala anggaran dan fokus pada sektor swasembada pangan serta ketahanan energi. Meski demikian, Prabowo telah menargetkan agar pembangunan IKN dapat selesai dalam waktu 4-6 tahun ke depan.

Pembangunan IKN di era Prabowo diprediksi mengalami sedikit keterlambatan dibandingkan dengan masa Jokowi. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa meskipun anggaran terbatas, pembangunan tetap berjalan, dan prioritas utama mungkin akan sedikit bergeser. Sementara itu, Basuki Hadimuljono yang kini menjabat sebagai Kepala OIKN menegaskan bahwa pembangunan IKN tidak akan diperlambat dan tetap sesuai dengan anggaran dan program yang sudah ada. Bahkan, Prabowo meminta agar beberapa proyek di IKN dapat diselesaikan dalam waktu 3-4 tahun ke depan.

Pemindahan ASN ke IKN Tertunda

Rencana pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke IKN yang sebelumnya direncanakan pada 2024 juga menghadapi penundaan. Meskipun Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada masa pemerintahan Jokowi telah mempersiapkan berbagai skema pemindahan ASN, pemindahan ini terpaksa ditunda hingga Januari 2025 dan akhirnya dijadwalkan kembali pada April 2025. Penundaan ini disebabkan oleh penambahan jumlah kementerian dalam Kabinet Merah Putih yang mencapai 48 kementerian, dari sebelumnya hanya 34 kementerian.

Menteri PANRB Rini Widyantini menyatakan bahwa proses pemindahan ASN akan dilakukan setelah penataan pegawai dan struktur kementerian rampung. Sebagai dampak dari penambahan kementerian, OIKN juga harus membangun lebih banyak fasilitas, seperti rumah dinas untuk para menteri. Saat ini, jumlah rumah dinas yang siap hanya mencakup 36 unit, sementara pemerintah Prabowo memiliki lebih banyak kementerian dan lembaga yang membutuhkan fasilitas tambahan.

Kesimpulan

Pembangunan IKN dan pemindahan ASN ke ibu kota baru yang direncanakan sempat terkendala, namun dalam era pemerintahan Prabowo, komitmen untuk melanjutkan proyek ini tetap ada. Meskipun ada tantangan anggaran dan perubahan struktur pemerintahan, baik pembangunan IKN maupun pemindahan ASN tetap menjadi prioritas. Waktu dan kesiapannya mungkin akan berbeda dari yang direncanakan semula, tetapi dengan komitmen yang ada, IKN akan terus berkembang di masa depan. (red.k)