Pemilihan Gubernur Jatim 2024: Tantangan Pengelolaan Krisis Anggaran Jadi Sorotan Utama

  


Surabaya, 19 Oktober 2024,   tjahayatimoer.net – Pemilihan Gubernur Jawa Timur tahun ini diperkirakan akan menjadi ajang pembuktian kemampuan para kandidat dalam menghadapi krisis anggaran. Dengan adanya peraturan baru yang mewajibkan 70 persen pendapatan daerah dikembalikan ke kabupaten dan kota, diprediksi anggaran provinsi akan mengalami koreksi besar.

Hari Fitrianto, pengamat politik dari Universitas Airlangga (Unair), menilai bahwa situasi ini akan memberikan tantangan berat bagi gubernur terpilih. "Pendapatan daerah akan terkoreksi cukup banyak karena sebagian besar dana harus dikembalikan ke kabupaten dan kota. Ini pasti berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) provinsi," ungkap Hari, Jumat (18/10/2024).

Penurunan anggaran provinsi dipastikan mempersempit ruang fiskal untuk menangani masalah-masalah krusial seperti kemiskinan, pendidikan, dan infrastruktur. Kondisi ini menuntut para kandidat tidak hanya memiliki kemampuan memimpin, tetapi juga cakap dalam politik anggaran agar dapat mengalokasikan dana secara efektif di tengah keterbatasan.

"Selain menjadi pemimpin, gubernur berikutnya harus mampu memainkan politik anggaran dengan cermat. Tantangannya adalah bagaimana dengan APBD terbatas, mereka tetap bisa menangani isu-isu strategis," lanjutnya.

Kemiskinan dan Program Sosial Terancam

Hari juga memperingatkan bahwa dampak paling nyata dari keterbatasan anggaran ini adalah pada sektor kemiskinan. Program bantuan sosial yang selama ini diandalkan masyarakat rentan bisa terhenti atau berkurang, sehingga gubernur mendatang harus mencari terobosan baru. "Jika tidak ada inovasi, kesenjangan ekonomi di Jawa Timur bisa semakin melebar," ujarnya.

Bagi masyarakat, krisis anggaran ini bukan hanya persoalan administrasi, tetapi juga terkait langsung dengan kesejahteraan sehari-hari. Keberlanjutan program sosial seperti pendidikan dan kesehatan akan sangat bergantung pada strategi anggaran yang diterapkan oleh gubernur terpilih.

"Pemimpin baru harus bisa menawarkan solusi konkret dan strategi pengelolaan anggaran yang efisien untuk memastikan keberlanjutan program sosial," tambah Hari.

Dengan situasi yang kian kompleks, para kandidat diharapkan dapat menghadirkan visi yang jelas dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan daerah dan provinsi. Bagaimana gubernur terpilih menghadapi krisis ini akan menjadi tolok ukur keberhasilannya di mata masyarakat Jawa Timur.(Red.Tim)

Posting Komentar

0 Komentar