Kediri, tjahayatimoer.net - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Kediri, Jawa Timur, menyusun pemetaan area rawan sebagai langkah untuk mewujudkan pemilihan yang bermutu dalam Pilkada 2024 yang akan diadakan secara serentak, termasuk di Kota Kediri.
Ketua Bawaslu Kota Kediri, Yudi Agung Nugraha, menyatakan bahwa upaya ini dilakukan dengan menciptakan sistem deteksi dini terhadap potensi pelanggaran dan sengketa.
"Area-area rawan yang telah dipetakan akan menjadi dasar bagi Bawaslu Kota Kediri dalam merumuskan strategi pencegahan dan fokus pengawasan tahapan yang efisien dan menyeluruh," ujarnya di Kediri, Minggu.
Ia menambahkan bahwa hasil pemetaan area rawan dalam Pilkada 2024 yang digelar serentak ini diharapkan bisa menjadi pedoman bersama antara Bawaslu Kota Kediri dan pemangku kepentingan terkait.
"Bagi Bawaslu, ini berfungsi sebagai bahan dalam merumuskan kebijakan pengawasan, sementara bagi pihak eksternal termasuk di antaranya pemerintah daerah, pemetaan ini berguna untuk menjadi panduan dalam mengenali permasalahan-permasalahan pemilu sehingga dapat diambil langkah antisipasi sekaligus penyelesaian dengan cepat dan tepat," jelasnya.
Ia juga menguraikan beberapa tahapan yang dianggap rawan dalam Pilkada 2024 di Kota Kediri berdasarkan hasil analisis dari inventarisasi dan identifikasi masalah, pelanggaran, dan penyelesaian sengketa yang terjadi pada pemilu sebelumnya, yang mayoritas terjadi pada tahapan kampanye, diikuti oleh pemutakhiran daftar pemilih, pencalonan, pemungutan, dan penghitungan suara.
"Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, khususnya penyebaran informasi mengenai tema-tema tertentu seperti anti-politik uang, melawan politisasi SARA, hoaks, dan ujaran kebencian," katanya.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri, Apip Permana, menyatakan kesiapannya untuk bersinergi sebagai langkah taktis dalam mengantisipasi potensi area rawan tersebut.
"Sebagaimana tujuan kami yakni memerangi hoaks, kami berupaya agar potensi area rawan ini dapat dicegah dengan penyebaran informasi yang benar sehingga bisa menekan peredaran berita hoaks," kata Apip.
Ia menambahkan bahwa dalam Pilkada 2024 ini semua pihak harus bersinergi agar tercipta situasi yang kondusif.
"Terlebih pada saat pilkada ini, semua pihak harus bekerja sama dan berusaha agar situasi kondusif tetap terjaga dan pemilihan ini bisa berjalan dengan baik," ujarnya.
Hadir dalam rapat koordinasi dan pemetaan area rawan pada Pilkada 2024 di Kota Kediri ini adalah perwakilan dari KPU Kota Kediri, Polres Kediri Kota, TNI, FKUB, organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, Gakkumdu Kota Kediri, Kejaksaan Negeri Kediri, dan tamu undangan lainnya.(Red.AL)
0 Komentar