Jakarta, tjahayatimoer.net - Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merilis hasil wawancara dan pengetahuan masyarakat Indonesia terkait diabetes. Ditemukan 11,7 persen penduduk Indonesia memiliki kadar gula di atas normal.
Sayangnya, banyak dari mereka tidak sadar mengidap diabetes sehingga kondisinya telanjur tidak terkendali. Bahkan, dari survei tersebut, hanya ada 17,9 persen pasien diabetes yang mengetahui kondisinya dan rutin mendapatkan perawatan serta pengobatan untuk mengontrol kadar gula darah.Analisis lebih lanjut Kementerian Kesehatan RI di kelompok usia lebih dari 15 tahun menunjukkan proporsi kasus diabetes paling banyak ditemukan di DKI Jakarta yakni sebanyak 3,9 persen. Sementara untuk rata-rata nasional berada di 2,2 persen.
Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Syarifah Liza Munira menjelaskan pengukuran ini juga memperlihatkan kondisi diabetes yang terkendali malah lebih banyak ditemukan pada kelompok lansia, ketimbang dewasa muda.
"Proporsi diabetes terkendali pada lansia lebih tinggi dibanding usia produktif," tegasnya dalam Diseminasi Hasil Survei Kesehatan Indonesia, Rabu (12/6/2024).
Salah satu upaya pemerintah menekan angka kasus diabetes tinggi adalah dengan mengurangi konsumsi minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) di Indonesia. Wacananya sudah mencuat sejak 2007, tetapi kerap mundur hingga target terakhir berlaku selambatnya 2024.
Sayangnya, sampai pertengahan 2024 belum juga ada kabar 'menggembirakan', alias cukai MBDK hingga kini ditunda untuk disahkan.
"Kami lihat sampai semester II (2023), kami lihat dulu, lihat evaluasinya dulu. Kalaupun belum, tentunya mungkin kami bisa siapkan awal di 2024," beber Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Kompleks DPR RI, Jakarta, Selasa (14/2).
Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono sebelumnya memperkirakan ada 28 juta penduduk Indonesia yang mengidap diabetes. Dibandingkan negara tetangga, regulasi intervensi untuk penanganan dan pencegahan diabetes dinilai Dante jauh tertinggal.
"Kita ketinggalan dalam faktor regulasi dari tetangga kita di Singapura, harapannya dengan diskusi workshop hari ini mudah-mudahan penerapan cukai MBDK, bisa terealisasi secepat-cepatnya, sehingga masyarakat Indonesia jadi masyarakat sehat," jelas Wamenkes.
"Bukan tidak mungkin, dan perlu kerja sama antara lintas lembaga untuk mewujudkan makanan sehat dalam kemasan jadi terealisasi cukainya," sorotnya.
Molornya penerapan cukai MBDK bisa berdampak pada tantangan persiapan generasi emas di 2025 lantaran masih dibayangi kasus diabetes dan obesitas tinggi.
Cukai MBDK Molor
Arah yang berbeda disampaikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan, yang kemudian membuka ruang cukai plastik dan minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) kembali ditunda ke 2025. Pelaksanaan kebijakan itu kembali ada di Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025.
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Askolani mengatakan cukai plastik dan MBDK tidak bisa berjalan tahun ini dan disiapkan untuk dilaksanakan pada 2025.
"Target bisa kita sesuaikan, kan kita kebijakan harus lihat kondisi di lapangan," kata Askolani kepada wartawan di Kompleks Parlemen RI, Senin (10/6).
"Kebijakan ini disiapkan untuk 2025," imbuhnya.(red.Al)
.jpg)
0 Komentar