DK PBB Loloskan Resolusi Gencatan Senjata Gaza, Ini Reaksi Dunia

Jakarta, tjahayatimoer.net - Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada Senin (25/3/2024) meloloskan resolusi menuntut gencatan senjata segera di Gaza selama Ramadan. Ini merupakan pertama kalinya forum itu meloloskan resolusi semacam ini, setelah sebelumnya selalu mendapat veto Amerika Serikat (AS).

Washington abstain dan 14 anggota dewan lainnya semuanya mendukung resolusi gencatan senjata dewan keamanan, yang diajukan oleh 10 anggota dewan terpilih yang menyuarakan rasa frustrasi mereka terhadap kebuntuan lebih dari lima bulan antara negara-negara besar. Tepuk tangan merebak di ruangan setelah pemungutan suara.

Banyak pemimpin dunia menyambut baik resolusi ini. Namun Israel menolak keras kesepakatan ini.

Berikut daftar reaksi beberapa pihak dunia terhadap resolusi ini sebagaimana dirangkum Al Jazeera:

1. Palestina

Kementerian Luar Negeri Palestina mengatakan bahwa mengadopsi resolusi tersebut adalah sebuah langkah ke arah yang benar untuk mengakhiri perang lima bulan, untuk memungkinkan masuknya bantuan, dan untuk memulai kembalinya para pengungsi.

Kementerian juga meminta negara-negara anggota DK PBB untuk memenuhi tanggung jawab hukum mereka untuk segera menerapkan resolusi tersebut.

2. Fatah

Partai penguasa Otoritas Palestina, Fatah, juga ikut bersuara. Anggota Komite Sentral Fatah Sabri Saidam mengatakan resolusi tersebut "merupakan langkah ke arah yang benar menuju berakhirnya pembantaian yang sedang berlangsung di Palestina".

"Konsensus yang kita saksikan hari ini harus membuka jalan bagi pengakuan penuh atas hak-hak rakyat Palestina dan kemerdekaan Negara Palestina yang banyak tertunda," kata Saidam kepada Al Jazeera.

3. Hamas

Kelompok Palestina Hamas mengatakan mereka berkomitmen terhadap ketentuan resolusi tersebut dan mengatakan Israel harus bertanggung jawab dalam menaatinya.

"Adalah peran komunitas internasional untuk mewajibkan Israel dan mengakhiri standar ganda ini," Basem Naim, pejabat senior di biro politik Hamas, mengatakan kepada Al Jazeera.

"Pertanyaannya adalah 'Seberapa kuat komunitas internasional mewajibkan Israel menerapkan resolusi ini?'" katanya.

Kelompok ini juga menekankan perlunya mencapai gencatan senjata permanen yang mengarah pada penarikan seluruh pasukan Israel dari Jalur Gaza, dan menegaskan kesiapannya untuk segera terlibat dalam proses pertukaran yang mengarah pada pembebasan tahanan di kedua belah pihak.

4. Israel

Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan mengatakan resolusi tersebut gagal menuntut gencatan senjata tanpa "mengkondisikan" pembebasan tawanan di Gaza, Ia juga mengatakan bahwa resolusi tersebut merusak upaya untuk menjamin pembebasan para sandera.

"Ini merugikan upaya-upaya ini karena memberikan harapan kepada teroris Hamas untuk mendapatkan gencatan senjata tanpa membebaskan para sandera. Semua anggota dewan... seharusnya memberikan suara menentang resolusi yang tidak tahu malu ini," katanya.

Di sisi lain, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membatalkan kunjungan delegasi Israel ke Washington, yang diminta AS untuk membahas kekhawatiran atas usulan invasi Israel ke Rafah, sebuah kota di Gaza selatan yang padat.

"Abstain AS jelas merupakan kemunduran dari posisi AS yang konsisten, dan akan merugikan upaya perang Israel dan upaya untuk membebaskan sandera yang masih ditahan oleh Hamas," kata kantor perdana menteri.

5. Amerika Serikat

Gedung Putih mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa abstainnya Washington dari pemungutan suara tersebut tidak mewakili perubahan dalam kebijakannya. Tetapi karena teks final tidak menggunakan bahasa seperti kecaman terhadap Hamas, Negeri Paman Sam tidak dapat mendukungnya.

Juru bicara Gedung Putih John Kirby mengatakan bahwa para pejabat AS "sangat kecewa dengan keputusan Netanyahu untuk tidak mengirim penasihatnya untuk melakukan pembicaraan di Gedung Putih mengenai operasi Rafah".

6. Sekjen PBB

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan resolusi tersebut harus dilaksanakan. Ia menambahkan bahwa kegagalan untuk melakukan hal tersebut "tidak dapat dimaafkan".

7. China

Duta Besar China untuk PBB, Zhang Jun, menyebut langkah ini membukakan harapan baru bagi para warga Gaza yang saat ini nyawanya terancam.

"Bagi mereka yang sudah meninggal, resolusi DK PBB saat ini sudah terlambat, namun bagi jutaan orang di Gaza yang masih terperosok dalam bencana kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, resolusi ini, jika diterapkan secara penuh dan efektif, masih dapat memberikan harapan yang telah lama dinantikan," tambahnya.

8. Rusia

Duta Besar Rusia untuk PBB Vasily Alekseyevich Nebenzya mengatakan Moskow berharap resolusi tersebut akan digunakan untuk kepentingan perdamaian daripada memajukan "operasi tidak manusiawi Israel terhadap Palestina".

Ia juga menegaskan Rusia lebih memilih versi teks yang menuntut gencatan senjata di bulan Ramadhan akan mengarah pada "gencatan senjata permanen yang berkelanjutan".

"Kami kecewa karena tidak lolos. Meskipun demikian, kami percaya bahwa pada dasarnya penting untuk memberikan suara yang mendukung perdamaian. Dewan harus terus berupaya mencapai gencatan senjata permanen," katanya.

9. Prancis

Duta Besar Perancis untuk PBB Nicolas de Riviere mengatakan adopsi resolusi tersebut menunjukkan bahwa DK PBB masih dapat bertindak ketika semua anggotanya melakukan upaya yang diperlukan untuk melaksanakan mandat mereka

"Diamnya DK terhadap Gaza semakin memekakkan telinga. Sekarang adalah saat yang tepat bagi dewan untuk akhirnya berkontribusi dalam menemukan solusi," katanya pada sesi tersebut.

Ia juga mengatakan bahwa upaya perlu dilakukan untuk mewujudkan gencatan senjata permanen dan menghidupkan kembali proses politik guna mewujudkan solusi dua negara.

10. Inggris

Duta Besar Inggris untuk PBB Barbara Woodward mengatakan London "menyesalkan" bahwa resolusi tersebut tidak mengutuk serangan Hamas pada 7 Oktober. Ia menegaskan Inggris mengutuk serangan tersebut "dengan tegas".

Woodward juga mengatakan bahwa resolusi tersebut mengirimkan pesan yang "jelas" tentang perlunya penegakan hukum kemanusiaan internasional.

"Kami menyerukan agar resolusi ini segera dilaksanakan. Presiden, kita perlu fokus pada bagaimana kita memetakan jalan dari jeda kemanusiaan menuju perdamaian abadi dan berkelanjutan tanpa kembali berperang," katanya.

"Artinya pembentukan pemerintahan baru Palestina untuk Tepi Barat dan Gaza disertai dengan paket dukungan internasional."