Kediri, tjahayatimoer.net – Rencana Pemkab Jombang merevitalisasi Pasar Ploso terus dimatangkan.
Saat ini Pemkab Jombang sudah berkirim surat ke Pemprov Jatim terkait penggunaan anggaran BKK (bantuan keuangan khusus) untuk mendapat persetujuan tim anggaran pemprov..
Dana BKK itu sendiri sudah sejak akhir 2023 lalu sudah berada di RKUD (Rekening Kas Umum Daerah).
Hal itu diungkapkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jombang M Nashrulloh.
Anggaran BKK (bantuan keuangan khusus) yang akan digunakan untuk merevitalisasi Pasar Ploso sudah sudah berada di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sejak akhir 2023 lalu.
”Dananya turun menjelang akhir tahun anggaran, akhirnya yang dilaksanakan 2023 untuk penyusunan dokumen perencanaan saja. Mudah-mudahan 2024 melalui perubahan penjabaran ini bisa dilaksanakan,” ujar Nashrulloh.
Nashrulloh menambahkan, saat ini pihaknya sudah berkirim surat ke Pemprov Jatim.
Pasalnya, untuk penggunaan anggaran itu harus mendapat persetujuan dari tim anggaran pemprov.
”Jadi, kami pemerintah daerah sudah mengirim surat ke gubernur Jawa Timur, tinggal menunggu persetujuan tim anggaran provinsi,” bebernya.
Dijelaskan, persetujuan itu yang nantinya dijadikan dasar pihaknya untuk memproses penggunaan anggaran atau pengalokasian anggaran kembali di tahun ini.
”Persetujuan itu sebagai dasar kita melakukan perubahan penjabaran terhadap BKK provinsi,” imbuh dia.
Sebelumnya, proyek rehabiltasi Pasar Ploso yang dialokasikan sebesar Rp 10 miliar bersumber dari BKK provinsi mulai ada titik terang.
Proses penyusunan dokumen perencanaan teknis sudah selesai dilakukan pada 2023.
Para pedagang sudah diberikan sosialisasi terkait rencana kegiatan proyek serta terkait relokasi pedagang nantinya.
Sesuai rencana, sementara pedagang akan menempati tempat relokasi sementara di Lapangan Bawangan, Desa Losari, Kecamatan Ploso. (red.al)
0 Komentar