Seluruh Kabupaten di Pulau Madura Tergolong Rawan Selama Pemilu 2024

  

SURABAYA,    tjahayatimoer.net  - Kapolda Jatim Irjen Pol Imam Sugianto menjelaskan makna istilah kata 'rawan' yang tersemat pada Provinsi Jatim dalam indeks kerawanan pemilu versi data gabungan yang dihimpun Bawaslu RI dan Baintelkam Mabes Polri. Menurutnya, Provinsi Jatim bukan masuk kategori wilayah 'paling rawan', namun masuk sebagai kategori 'rawan'. 

Berdasarkan catatan Ditintelkam Polda Jatim, Imam menyebutkan, terdapat lima wilayah Jatim yang masuk kategori 'rawan'. Yakni, Bangkalan, Pamekasan, Sampang, Sumenep, dan Pasuruan. 

"(Wilayah Jatim) bukan paling rawan, tapi rawan aja ya. Masuk kategori rawan, itu ada 5 wilayah, semua terpetakan di Pulau Madura. Dari mulai Bangkalan sampai Sumenep. Kemudian Pasuruan, sendiri," ujarnya, di Mapolda Jatim, Senin (1/1/2024). 

Imam menjelaskan, dari kelima wilayah kabupaten tersebut, tercatat sekitar 12 kejadian gangguan kedaruratan yang berkaitan dengan pemilu pada tahun 2019 silam. 

Termasuk salah satunya kejadian pembakaran bangunan Mapolsek Tambelangan Polres Sampang, pada Kamis (23/5/2019) silam. 

Kejadian itu disebut oleh Imam, juga menjadi catatan penting yang menyebabkan Provinsi Jatim sempat masuk kategori 'rawan' dalam indeks kerawanan pemilu. 

"Mengapa itu masuk kategori rawan. Sejarah penyelenggaraan pemilu tahun 2019. Itu kalau tidak salah terinventarisir ada 12 kejadian," jelasnya. 

"Termasuk salah satu di Sampang, rekan rekan masih ingat, pembakaran polsek tambelangan, itu juga masuk catatan khusus," tambahnya. 

Imam berharap, pada pelaksanaan Pemilu 2024 pada Februari mendatang, situasi Provinsi Jatim senantiasa kondusif, aman dan tetap terkendali. 

Tentunya, agar ikhtiar tersebut berbuah nyata, ia telah mengerahkan personel khusus untuk menjaga situasi wilayah kabupaten yang memiliki riwayat kejadian kerawanan pada beberapa tahun lalu. 

"Mudah-mudahan Madura tahun ini, kejadian menonjol dapat kita tekan. Tentunya kami dapat memetakan kerawanan kerawanan itu, kemudian mengerahkan pasukan khusus. Dan kita akan kolaborasi," katanya. 

Selain itu, Imam menyampaikan secara preventif pihaknya telah melakukan berbagai upaya agar prosesi penyelenggaraan pemilu dengan melakukan kegiatan deklarasi pemilu damai.

Kegiatan tersebut diikuti oleh para tokoh masyarakat, perwakilan elemen kemasyarakatan, dan para akademisi. 

Ketua FKUB Jatim, Ketua MUI Jatim, Ketua PWNU Jatim, Ketua PW Muhammadiyah Jatim, Forum Rektor Jatim, Ketua DMI Jatim, Ketua Kadin Jatim, Ketua Apindo Jatim.

Kemudian, Ketua IPSI Jatim, Perwakilan Mahasiswa, Perwakilan Eks Napiter, Perwakilan Serikat Pekerja Jatim, Perwakilan Media Jatim, Perwakilan Ormas Jatim dan Ketua PDOI Jatim. 

Deklarasi ini pun semakin lengkap dengan doa bersama untuk Keselamatan Bangsa dan Kelancaran Pelaksanaan Pemilu 2024 yang dipimpin oleh 5 Tokoh Agama yakni Islam, Katolik, Kristen, Hindu dan Budha. 

Bahkan dalam kegiatan deklarasi tersebut, juga dilakukan penandatangan pakta integritas komitmen tertulis untuk menjaga pemilu berlangsung secara damai. 

Menurut Imam, kesempatan deklarasi pemilu damai untuk seluruh elemen kemasyarakatan Jatim ini merupakan momentum yang tepat. 

Mengingat saat ini adalah tahap kampanye yang akan memasuki bulan terakhir, yakni tahun 2024, pada bulan Januari hingga Februari mendatang. 

Momen ini, lanjut Imam, juga dapat digunakan untuk mensosialisasikan dan mengajak masyarakat untuk mensukseskan tahapan pemungutan suara pada Rabu (14/2/2023) mendatang. 

Komitmen serupa dengan tujuan mensukseskan pelaksanaan Pemilu 2024, menurut Imam, telah dilaksanakan juga pada Senin (11/12/2023) di Gedung Grand City, Surabaya. 

Pada momen tersebut, Gubernur Jatim sebagai inisiatornya, dengan mengundang berbagai macam elemen kemasyarakatan di Jatim. 

"Dalam rangka harkamtibmas dalam rangka pemilu tahun 2024, yang dihadiri oleh dirjen Kemendagri yang diikuti seluruh bupati walikota, dandim kapolres kapolresta dan kapolrestabes, camat  danramil kapolsek se-Jatim, sekaligus untuk mensosialisasikan pemilu damai," ujar Imam. 

Selain itu, ungkap Imam, pihaknya bersama Forkopimda Jatim dengan seluruh pimpinan stakeholder di berbagai daerah kabupaten kota se-Jatim, juga melaksanakan kegiatan kegiatan sebagai implementasi colling system, sepanjang tahun 2023.

Meliputi kegiatan bakti sosial di daerah rawan, menyelenggarakan patroli skala besar, dan patroli dialogis, dan bulan bakti budaya, dan kegiatan hari keamanan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas).

"Agar mengupayakan pencegahan dengan mengedepankan fungsi preemptif dan preventif guna mewujudkan pemilu aman dan damai," pungkasnya. 

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebutkan, Provinsi Jatim tidak lagi masuk kategori 'sangat rawan' dalam indeks kerawanan pemilu versi data gabungan yang dihimpun Bawaslu RI dan Baintelkam Mabes Polri. 

Hal tersebut diungkapnya usai menghadiri deklarasi pemilu damai bersama segenap elemen masyarakat; akademisi, buruh dan mahasiswa se-Jatim, di Gedung Mahameru Mapolda Jatim, Kamis (28/12/2023). 

"Karakteristik Indeks Kerawanan yang dibuat oleh Bawaslu dan Baintelkam. Memang ini terus berubah. Sesuai dengan perkembangan dinamika yang ada. Jatim, di awal, termasuk yang sangat rawan, namun saat ini sudah berubah menjadi rawan," katanya. 

Selain itu, Listyo Sigit mengungkapkan, Papua juga masih terkategori sebagai wilayah dengan kategori rawan dalam pelaksanaan Pemilu. 

Namun ia berharap seluruh elemen masyarakat senantiasa menjaga keutuhan dan perdamaian sebagai NKRI. 

"Kemudian, juga wilayah papua, menjadi salah satu yang sangat rawan. Kita juga  melihat perkembangannya, apakah tetap bertahan atau tidak," ungkapnya. 

"Namun yang paling penting, kita semua tidak boleh underestimate. Oleh karena itu, untuk menghadapi situasi seperti itu, pentingnya kita selalu menghimbau masyarakat untuk menjaga persatuan," pungkasnya. 

Diberitakan sebelumnya, menurut Irjen Pol Toni Harmanto, Kapolda Jatim, kala itu, dari segi keamanan berdasarkan penilaian bagan IPKP Polri periode ketiga di Jatim saat ini masuk kategori rawan dengan skor 65,16 persen.

Persentase ini merupakan angka penurunan dibandingkan periode kedua sebelumnya yakni kategori sangat rawan sebelum ditahap ketiga skor sebelumnya 81,14 persen. 

Indeks kerawanan potensi konflik yang ada di akhir tahun lalu sebanyak 268 dengan identifikasi berbagai klaster potensi konflik dan saat ini hanya tersisa empat. 

"Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dir Intelkam Polda Jatim, Pak Karoops dan semua jajaran TNI, jajaran Kepolisian elemen masyarakat, stakeholder semua," ujarnya di Mapolda Jatim, Kamis (12/10/2023). 

Kemudian, sejumlah 275.257 orang personel gabungan dikerahkan dalam Operasi Mantap Brata Semeru 2023-2024 yang berlangsung sepanjang Pesta Demokrasi Pemilu 2024 serta mewujudkan pemilu aman dan damai Polda Jatim. 

Jumlah tersebut terdiri dari 2.653 personel Polda Jatim, 20.940 personel Polres jajaran, 10.932 personel TNI, dan 241.332 personel Linmas. 

 Irjen Pol Toni Harmanto mengatakan ratusan ribu orang personel tersebut bakal disiagakan di berbagai bangunan fasilitas publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. 

 Seperti Kantor KPU Jatim, KPU masing-masing daerah, kantor Bawaslu di tingkat provinsi atau daerah kabupaten kota. 

Termasuk, para personel tersebut bakal berkeliling secara berkala memantau pengamanan sejumlah 120.660 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di berbagai daerah.

"Kami melaksanakan kegiatan pengamanan seperti kantor penyelenggara pemilu, KPUD, Bawaslu dan juga tahapan-tahapan terkait dengan patroli yang dilakukan di 120.660 TPS," katanya. 

Dari pemetaan 120.660 TPS tersebut. TPS yang terkategori kurang rawan sebanyak 115.477 TPS, sedangkan TPS rawan 2.996 TPS dan sangat rawan ada 1.188 TPS. 

Kategorisasi tersebut, berdasarkan hasil analisis data lapangan yang dihimpun dari pemantauan dan monitor masing-masing wilayah kabupaten dan kota. 

Data tersebut, lanjut Toni, tentunya akan digunakan oleh personel keamanan yang ditugaskan untuk memaksimalkan potensi pengamanan para anggota yang akan disebar melakukan mekanisme pengamanan.

"Sebelum melaksanakan operasi. Mabes Polri, Polda Jatim beserta jajaran bersama-sama dengan TNI dan Stakeholder sudah melakukan kegiatan rutin sebagai suatu bentuk calling sistem sebagai menyejukkan situasi dan kondisi," katanya. 

Toni Harmanto berharap, Pemilu kali ini akan memberikan bukti keikutsertaan masyarakat dalam Pesta Demokrasi.

Pemilu serentak 2024 memiliki berbagai dampak problematika dan tantangan yang harus terus dijawab olek penyelenggara, aparat keamanan maupun organ-organ pendukung lainnya.

Ada beberapa hal yang perlu diantisipasi pada tahun ini, konflik rekam jejak digital dikeluarkan untuk kepentingan kelompok. 

Negative campaign, memviralkan rekam jejak untuk pembunuhan karakter, konflik perguruan silat yang rawan ditunggangi dan juga konflik buruh

Berbagai tantangan diharapkan tidak memperlemah upaya dalam penyelenggaraan pemilu. 

Oleh karenanya, lanjut Toni, perlu disiapkan segala sesuatu mekanisme pengamanannya secara matang, terencana dan pasti terukur dengan baik.

Wilayah Jatim yang sangat luas dengan kondisi geografis beragam. Tentunya memiliki berbagai macam kerawanan. Sehingga tentunya akan mempersulit pendistribusian logistik pemilu.

Sekadar diketahui, dikutip dari Kompas.com, Pemilu 2024 bakal digelar pada 14 Februari 2024, termasuk pemilihan anggota legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres).

Oleh karena itu, 12 wilayah provinsi dipetakan oleh Mabes Polri sebagai kawasan rawan selama pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024.

Kabag Anev Robinops Sops Polri Kombes Pol Muhammad Firman mengatakan, penentuan wilayah prioritas ini dilakukan Polri berdasarkan tingkat kerawanan gangguan pada Pemilu 2024

Informasi tersebut disampaikannya dalam Dialog Publik dengan tema 'Pilpres 2024: Memperkuat Pemilu Damai dan Demokrasi Menuju Indonesia Maju' di Hotel Grand Kemang, Jakarta, Rabu (11/10/2023).

"Yang mana ada 12 polda merupakan prioritas pertama, prioritas pertama merupakan prioritas yaang sangat rawan," ujar Firman. 

Adapun 12 polda yang masuk katagori prioritas satu adalah wilayah hukum Polda Jawa Timur (Jatim), Aceh, Sulawesi Tenggara (Sultra), Maluku.

Kemudian, Kalimantan Barat (Kalbar), Bali, Jawa Tengah (Jateng), Metro Jaya, Sumatera Utara (Sumut), Jawa Barat (Jabar), Sulawesi Utara (Sulut), dan Papua.

Sementara itu, Firman menyebut ada 22 wilayah polda lainnya masuk katagori prioritas dua.

"Ada 22 polda masuk prioritas dua merupakan polda yang rawan," katanya. 

Firman menambahkan, dalam rangka mengamanakan Pemilu Serentak 2024, Polri menggelar Operasi Mantap Brata.

Dalam operasi itu akan diturunkan sebanyak 434.197 personel dari tingkat Mabes Polri maupun polda untuk mengamankan pelaksanaan Pemilu 2024.

Tujuan operasi untuk menciptakan keamanan, kelancaran, dan ketertiban pada setiap tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024.

Menurut dia, operasi ini juga akan resmi bekerja mulai 17 Oktober 2023, dengan dipimpin oleh Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Mohammad Fadil Imran.

"Operasi mantap brata digelar di 34 polda yang dibagi kepada prioritas satu dan prioritas dua," kata Firman.(red.al)