KEDIRI, tjahayatimoer.net -Jika di Kota Kediri pembebasan tanah Tol Kediri-Tulungagung diwarnai aksi protes, di Kabupaten Kediri relatif berjalan lancar. Belasan kepala keluarga (KK) pemilik tanah di Desa Maron, Banyakan langsung menyatakan sepakat dengan hasil appraisal atau penaksiran harga. Mereka pun bisa langsung mencairkan uang kompensasi minggu depan.
Data yang dihimpun koran ini menyebutkan, total ada 17 KK pemilik 18 bidang tanah terdampak Tol Kediri-Tulungagung yang kemarin mengikuti musyawarah di Balai Desa Maron. Mereka diberi penjelasan tentang hasil penaksiran harga oleh Tim Pengadaan Tanah (TPT) Tol Kediri-Tulungagung Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). “Semuanya langsung setuju (dengan hasil appraisal, Red),” kata Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemkab Kediri Sukadi.
Lebih jauh Sukadi mengungkapkan, di Desa Maron total ada 22 bidang tanah yang terdampak. Sebanyak 18 bidang merupakan milik 17 KK tersebut. Sisanya merupakan fasilitas umum yang tak lain merupakan aset daerah.
Dengan persetujuan semua pemilik tanah kemarin, Badan Pertanahan Nasional (BPN) bisa segera mencairkan ganti rugi. Jika tidak molor, ganti rugi akan diberikan pekan depan. “Saat ini masih diskusi. Tapi (pencarian ganti rugi, Red) antara hari Rabu atau Kamis,” terang Sukadi.
Berapa harga tanah terdampak Tol Kediri-Tulungagung di Desa Maron? Sukadi belum bersedia memerinci harga tanah per meternya. “Untuk harga dan besaran bidang akan dibuka pada pemberian ganti rugi pekan depan,” jelasnya terkait harga tanah warga tersebut.
Terpisah, Kepala Kantor BPN Kabupaten Kediri La Ode Asrafil mengatakan, pihaknya terus mengebut pembebasan tanah untuk pembangunan Tol Kediri-Tulungagung. Terutama untuk akses menuju ke bandara. Sesuai rencana, rekanan juga akan mengebut realisasi fisik tol setelah pembebasan tanah selesai.
Selain tol ruas Kediri-Tulungagung, menurut Asrafil di saat bersamaan pembebasan tanah Tol Kediri-Kertosono yang menggunakan dana dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) juga terus berprogres. Khusus untuk Desa Maron, ada 142 bidang tanah yang terdampak proyek tersebut. “Semuanya terus dikebut untuk pembebasan lahan,” jelas Asrafil optimistis dua ruas tol dengan sumber anggaran yang berbeda itu bisa segera terealisasi.
Seperti diberitakan, Tol Kediri-Tulungagung dibangun dengan menggunakan anggaran swasta. Meski baru dimulai awal 2023, progres proyek relatif berjalan cepat. Terutama untuk pembebasan tanah tol yang menjadi akses ke Bandara Internasional Dhoho.
Sedangkan pembebasan tanah proyek Tol Kediri-Kertosono yang dilakukan sejak 2022 lalu terkesan jalan di tempat. Hingga minggu ketiga Oktober ini pembebasan tanah belum tuntas. Hal tersebut otomatis akan berdampak pada realisasi fisik yang juga akan molor.
Seperti diberitakan, proses pengadaan tanah Tol Kediri-Tulungagung di Kelurahan Mojoroto mendapat protes. Puluhan KK warga di Jl Suparjan Mangun Wijaya memasang banner protes. Mereka tak terima tanahnya dibeli dengan harga ‘murah’. Jika di Kelurahan Semampir ada yang dibeli Rp 10 juta per meter persegi, di sana hanya dibeli Rp 5,2 juta per meter persegi. Warga pun meminta agar harga tertinggi di kelurahan yang sama bisa jadi pertimbangan TPT.(read.al)
Terpisah, Kepala Kantor BPN Kabupaten Kediri La Ode Asrafil mengatakan, pihaknya terus mengebut pembebasan tanah untuk pembangunan Tol Kediri-Tulungagung. Terutama untuk akses menuju ke bandara. Sesuai rencana, rekanan juga akan mengebut realisasi fisik tol setelah pembebasan tanah selesai.
Selain tol ruas Kediri-Tulungagung, menurut Asrafil di saat bersamaan pembebasan tanah Tol Kediri-Kertosono yang menggunakan dana dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) juga terus berprogres. Khusus untuk Desa Maron, ada 142 bidang tanah yang terdampak proyek tersebut. “Semuanya terus dikebut untuk pembebasan lahan,” jelas Asrafil optimistis dua ruas tol dengan sumber anggaran yang berbeda itu bisa segera terealisasi.
Seperti diberitakan, Tol Kediri-Tulungagung dibangun dengan menggunakan anggaran swasta. Meski baru dimulai awal 2023, progres proyek relatif berjalan cepat. Terutama untuk pembebasan tanah tol yang menjadi akses ke Bandara Internasional Dhoho.
Sedangkan pembebasan tanah proyek Tol Kediri-Kertosono yang dilakukan sejak 2022 lalu terkesan jalan di tempat. Hingga minggu ketiga Oktober ini pembebasan tanah belum tuntas. Hal tersebut otomatis akan berdampak pada realisasi fisik yang juga akan molor.
Seperti diberitakan, proses pengadaan tanah Tol Kediri-Tulungagung di Kelurahan Mojoroto mendapat protes. Puluhan KK warga di Jl Suparjan Mangun Wijaya memasang banner protes. Mereka tak terima tanahnya dibeli dengan harga ‘murah’. Jika di Kelurahan Semampir ada yang dibeli Rp 10 juta per meter persegi, di sana hanya dibeli Rp 5,2 juta per meter persegi. Warga pun meminta agar harga tertinggi di kelurahan yang sama bisa jadi pertimbangan TPT.(read.al)
0 Komentar