Surabaya, tjahaytimoer.net – Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Surabaya, Josiah Michael membantah sorotan pengamat politik Universitas Airlangga, Airlangga Pribadi yang menyebut PSI sebagai partai otoriter dan diktator. Menurut Josiah, apa yang dikatakan Airlangga Pribadi tidak benar dan jauh dari realita.
“Tudingan bahwa kewenangan dewan pembina yang dijadikan alasan otoriter itu sangat berlebihan,” kata Josiah, Sabtu (9/8/2023).
Josiah menjelaskan, dewan pembina terdiri lebih dari satu orang dan sesuai AD/ART. Pun, keputusan dewan pembina harus diambil secara demokratis dan egaliter.
“Beda cerita kalau dewan pembina hanya satu orang, itu baru bisa disebut otoriter. Lah ini kan tidak, dan dalam hal ini telah selaras dan koheren dengan UU Parpol,” ujar Josiah yang juga pernah menjabat sebagai Ketua DPD PSI Surabaya ini.
Menurut Josiah, kewenangan dewan pembina yang juga disebut militeristik karena bisa membatalkan keputusan dari tingkat yang ada dibawahnya sangat tidak benar.
“Karena forum tertinggi partai telah memberikan kewenangan kepada dewan pembina sebagaimana diatur dalam AD/ART,” kata anggota komisi A DPRD Surabaya ini.
Oleh karena itu, lanjut Josiah, apapun bentuk dan jenis kewenangan yang dimiliki oleh dewan pembina PSI selama hal tersebut diatur dalam AD dan ART, maka kewenangan tersebut harus dipandang sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan anggota PSI yang dimandatkan kepada dewan pembina. Bukan sebagai bentuk otoritarian dan diktator apalagi militeristik.
“Jadi, tuduhan yang mengatakan bahwa PSI adalah partai paling otoriter dan diktator adalah tidak benar dan cenderung menyesatkan publik,” ujar Josiah.
Selain itu, Josiah juga membantah PSI yang dianggap bungkam dan tidak menunjukkan keteguhan sikapnya terhadap isu perpanjangan masa jabatan presiden dan 3 periode.
“Kami mengambil sikap kok, siapa yang bilang PSI diam saja? Silahkan di cek,” katanya. (red.IY)
0 Komentar