Natuna, tjahayatimoer.net - Belasan armada sampah tidak dapat beroperasi lantaran tidak punya anggaran untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM). Akibatnya, banyak sampah yang menumpuk di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Pasar Ranai dan Pulau Bunguran, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau (Kepri).
Koordinator Petugas Kebersihan TPS Pasar Ranai, Wan Ismail mengatakan, sopir armada pengangkut sampah tidak diberikan anggaran untuk beli BBM.
Biasanya, mereka diberikan dana sehari sebelumnya oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Natuna.
"Belum ada dana yang turun dari kantor untuk ngasih ke sopir-sopir agar bisa mengisi minyak (BBM). Baru hari ini kejadiannya, seharusnya semalam sudah dikasih uangnya untuk hari ini," ujar Wan Ismail, Jumat (17/2/2023).
Wan Ismail menuturkan, saat ini hanya 1 unit dump truck yang beroperasi untuk mengangkut sampah. Padahal Pulau Bunguran memiliki sekitar 14 armada yang terdiri dari 3 unit truck arm roll, 2 unit dump truck, 1 unit pick up, dan 8 unit becak motor untuk mengangkut sampah.
"Hanya ada 1 saja yang beroperasi karena pas ada minyak BBM," katanya. Menurutnya, DLH Kabupaten Natuna selalu memberikan anggaran BBM untuk armada sampah setiap dua kali dalam satu minggu.
Namun hal tersebut terkendala lantaran DLH Kabupaten Natuna diduga tidak memiliki anggaran untuk operasional.
Untuk hari ini, masih ada satu armada yang beroperasi mengangkut sampah dari TPS Pasar Ranai ke TPA Sebayar. Nantinya, sampah di TPS diperkirakan akan semakin menumpuk jika tidak diberikan dana untuk beli BBM.
"Biaya yang diberikan sekitar Rp150.000 hingga Rp500.000 dua kali dalam seminggu. Itu untuk angkut dari TPS ke TPA dan Selat Lampa ke TPA.
Ini masih ada satu yang beroperasi dan sampah bisa menumpuk kalau terus begini," katanya. Selain tidak punya anggaran beli BBM untuk armada pengangkut sampah, DLH Kabupaten Natuna juga belum membayar gaji petugas kebersihan di Pulau Bunguran. Ada sekitar 110 petugas yang belum terima gaji selama dua bulan.
Namun demikian, para petugas kebersihan masih tetap bekerja seperti biasa. "Gaji selama 2 bulan belum dibayar tapi kami masih tetap bekerja demi kepentingan negara. Ada 110 petugas di Pulau Bunguran yang belum terima gaji," pungkasnya. (red.Df)
0 Komentar