Pemprov DKI Jakarta Akan Terapkan ERP Untuk Kurangi Penggunaan Kendaraan Pribadi

  


Jakarta , tjahayatimoer.net - ELECTRONIC Road Pricing (ERP) akan diterapkan Pemprov DKI Jakarta untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Sistem ini sudah digunakan berbagai negara di dunia dan terbukti berjalan optimal.

Berikut 3 negara yang menerapkan jalan berbayar, sebagaimana dirangkum dari berbagai sumber, Kamis (26/1/2023).

1. Singapura

 Singapura dikenal sebagai negara yang sudah menerapkan ERP sejak lama. Melansir laman resmi Kementerian Transportasi Singapura, pemerintah setempat sudah mulai melakukan pemasangan alat dan implementasi ERP pada 1998.

Hal tersebut merupakan cara yang digunakan sebagai strategi agar jalanan tetap lancar dan tidak terhambat. Kendaraan akan dikenakan tarif jika memasuki kawasan pusat bisnis.

Tarif ERP yang diberlakukan akan dibedakan berdasarkan kondisi lalu lintas, jarak, dan jenis kendaraan. Tarif yang berlaku sebesar Rp4 ribu sampai Rp16 ribu.

Jenis kendaraan yang diperbolehkan melintas adalah kendaraan umum, mobil pribadi, sepeda motor, truk, dan bus.

Pada 2017, Pemprov DKI Jakarta menyatakan kesiapannya mengirimkan SDM untuk belajar langsung mengenai ERP di Singapura.

2. Swedia

Pembahasan mengenai pemberlakuan tarif jalanan berbayar di Swedia sudah dilangsungkan sejak pertengahan tahun 2000-an. Para pejabat negara itu berkumpul di Stockholm untuk mencari solusi tentang bagaimana caranya memecah kemacetan. Apalagi, populasi Stockholm yang kala itu berjumlah 20 ribu meningkat setiap tahunnya.

Dengan adanya ERP, biaya kemacetan di negara ini berkurang drastis, hingga menyentuh angka 25%. Ada beberapa jenis kendaraan yang mendapat pengecualian, yakni kendaraan milik penyandang disabilitas, kendaraan militer, mobil listrik, kendaraan diplomatik, bus, dan kendaraan darurat.

Gerbang pembayaran di Stockholm dilengkapi kamera pengenal pelat nomor yang mampu merekam identitas kendaraan. Tarif yang harus dibayar rata-rata adalah 6,44 euro.

3. Inggris

Inggris juga menerapkan skema berbayar pada jalanannya sejak 2012. Skema ini sebenarnya sudah dipromosikan oleh Partai Buruh sejak 1997.

Laman parlemen Inggris menyatakan, kebijakan jalanan berbayar dijalankan untuk menekan angka kemacetan dan meningkatkan kualitas udara di Inggris. London menjadi kota yang menerapkan jalan berbayar di Inggris.

Berbagai pihak merasa skema ini bermanfaat dalam mengurangi kuantitas pengguna jalan, membantu mengurangi emisi gas karbon, dan meningkatkan kualitas udaranya. (Litbang MPI/Ajeng Wirachmi).


(red.la)


Posting Komentar

0 Komentar