Lamongan, tjahayatimoer.net – Di penghujung 2022, Forum Nasional Mahasiswa Lamongan (Fornasmala) melaunching program Sekolah Kebijakan Publik. Launching digelar di Gedung Dinas Pendidikan Lamongan.
Ketua Umum Fornasmala, Ikmal Syah Danil Islam mengungkapkan, program sekolah kebijakan publik ini digelar sebagai wadah berproses bagi seluruh anggota Fornasmala. Sehingga para kader mereka memiliki wawasan dan kompetensi dalam bidang analisis kebijakan publik.
“Sekolah Kebijakan Publik ini ditujukan kepada seluruh anggota Fornasmala, sebagai wadah berproses agar mereka mempunyai wawasan dalam melakukan analisis terkait kebijakan publik. Sehingga mahasiswa selaku agen social control semakin berkontribusi dalam mengawal pembangunan daerah,” katanya, Senin (26/12/2022).
Selain itu, Ikmal Syah juga menjelaskan bahwa sekolah kebijakan publik ini merupakan program berkelanjutan yang akan dilaksanakan secara berkala.
“Saya harap, seluruh anggota Fornasmala ini bisa melakukan persiapan dan mengikuti Sekolah Kebijakan Publik berikutnya,” imbuhnya.
Ditegaskan Ikmal Syah, kebijakan publik yang tidak mengakomodir segala kepentingan bersama yakni kesejahteraan rakyat, maka tidak sepatutnya permasalahan kebijakan publik tersebut dibiarkan begitu saja oleh insan akademis.
“Kita perlu membangun banyak keterlibatan masyarakat dalam menentukan arah pembangunan daerah melalui kebijakan publik. Maka kita harus mempersiapkan itu semua dengan matang demi mewujudkan daerah yang maju,” tandasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Departemen Advokasi dan Gerakan Fornasmala, As’ad mengungkapkan, kebijakan publik memiliki peran sentral dalam sistem demokrasi kepemerintahan. Pasalnya, kebijakan publik memiliki kaitan erat dengan berbagai permasalahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Kita ketahui bersama bahwa masyarakat kerap dihadapkan dengan berbagai kebijakan publik yang tidak berpihak kepada masyarakat, sehingga menimbulkan banyak permasalahan yang di masyarakat, mulai dari perampasan ruang hidup, pelemahan masyarakat hingga merenggut kebebasan berpendapat di ruang publik,” ungkapnya.
As’ad menambahkan, Sekolah Kebijakan Publik adalah langkah awal sebagai penguatan advokasi pengawalan kebijakan publik, guna mewujudkan kebijakan publik yang adil dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
“Di Kabupaten Lamongan terdapat permasalahan kebijakan publik yang berdampak pada pembangunan kabupaten Lamongan selama 20 tahun ke depan. Untuk itu, kebijakan publik dan pembangunan daerah harus kita kawal secara bersama-sama,” bebernya.
Lebih lanjut, As’ad merinci, dalam kegiatan ini juga digelar diskusi yang menghadirkan dua pemateri, yang memiliki latar belakang praktisi dan akademisi yang konsen pada kebijakan publik, di antaranya Hermanto Rohman dan Muhammad Chusnul Khitam.
Dengan dipandu oleh salah satu mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Surabaya, Prasista Maolana, diskusi ini pun berlangsung menarik dan interaktif. Tak hanya itu, diskusi ini juga memuat banyak perspektif dalam menilai kebijakan publik dan urgensi permasalahan yang kini dialami masyarakat.
[hum.aw]
0 Komentar