MEDAN, tjahayatimoer.net (11/12/2022) – Maraknya tindak kejahatan berupa begal dan tumbuh suburnya geng motor di Kota Medan sangat diresahkan masyarakat. Keresahan itu pun dinilai dapat menggangu sendi-sendi kehidupan masyarakat, termasuk dalam mencari sumber penghidupan.
Hal itu dikeluhkan warga saat menghadiri gelaran Reses Masa Sidang Ketiga Tahun Ketiga TA 2022 yang digelar Anggota DPRD Medan, Habiburrahman Sinuraya, di Jalan Setia Nomor 11-13 B, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Sabtu (10/12).
“Saya sopir ojol, kami resah cari makan karena geng motor dan begal ini. Bagaimana solusi dan kinerja aparat? Agar kami yang kerja sebagai sopir ojol bisa aman di jalanan. Saya warga Jalan Pelita Barat, takut juga kalau pulang malam, sementara kami kerja memang sampai malam. Begal dan geng motor ini benar-benar jadi ancaman bagi kami,” ungkap Ramses.
Selain itu, warga juga mengaku masih bingung dengan adanya program Universal Health Covarage (UHC) yang diluncurkan Pemko Medan. Bahkan, masyarakat mengaku ragu bisa berobat di rumah sakit hanya dengan menggunakan e-KTP. Hal ini menjadi pertanyaan warga diwakili Kepala Lingkungan 3, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal.
“Banyak warga yang menanyakan ke kami tentang UHC ini. Bagaimana dengan iuran BPJS yang menunggak, apakah harus dilunasi lebih dulu, dan bagaimana mendaftarnya jika selama ini belum menjadi peserta BPJS? Mohon dijelaskan Pak, agar warga nantinya tidak ribut dengan pihak rumah sakit. Lagipula informasi ke kami masih kurang terkait UHC ini,” tutur kepala lingkungan.
Selain itu, terkait parkir liar yang meresahkan sopir ojol, masyarakat meminta agar pemerintah seharusnya bisa membantu dengan menggratiskan retribusi parkir.
Menanggapi pertanyaan warga tersebut, Habiburrahman menjelaskan, program UHC merupakan jawaban dari aspirasi masyarakat yang disampaikan legislatif agar pemerintah memberi jaminan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara gratis.
“Tapi memang sosialisasi program UHC ini harus terus dilakukan Pemko agar masyarakat tidak bingung. UHC diperuntukkan warga Medan kurang mampu. Kalau masih sanggup bayar secara mandiri maka teruskan,” jelasnya.
Politisi Partai NasDem ini, juga mengatakan, untuk warga kurang mampu dengan menggunakan UHC ini, maka tidak harus melunasi iuran tunggakan BPJS sebelumnya. Warga bisa langsung mendapatkan pelayanan kesehatan gratis hanya dengan menggunakan e-KTP di rumah sakit kategori kelas 3.
“Kalau penyakit emergency bisa langsung berobat ke rumah sakit. Tapi kalau penyakit ringan bisa berobat ke Puskesmas tetap menggunakan e-KTP. Jadi kalau ada masyarakat yang ditolak berobat menggunakan UHC, silakan lapor dengan bukti kuat seperti video,” imbaunya.
Sedangkan terkait geng motor dan begal, Habib mengaku telah membahasnya dengan pihak kepolisian. Karena memang aparat merasa serba salah, pelaku begal dan geng motor masih di bawah umur. Saat ditindaklanjuti polisi, pelaku dilepas dan hanya bisa dilakukan pembinaan, kecuali kasus merenggut nyawa.
“Jadi ini bukan kerja pihak kepolisian saja, tapi kita sebagai orangtua yang harus bisa menjaga anak-anaknya. Pihak aparat sudah cukup melakukan berbagai tindakan terhadap geng motor dan begal ini. Dan kita dorong agar aparat bisa memberi rasa aman ke masyarakat,” katanya.
Untuk pungli parkir, Habib juga mengaku sudah membahasnya di Fraksi Partai Nasdem DPRD Medan, agar seluruh sopir ojol dipasangi striker parkir gratis di motornya.
“Ada niat kami untuk kerja sama dengan perusahaan ojol dan Pemko supaya bisa mengabulkan usulan ini. In sya Allah aspirasi ini akan kami perjuangkan,” tutur Habib, yang juga mengajak warga untuk tidak membuang sampah sembarangan guna mencegah bencana banjir (hum.ry)
0 Komentar