Rencana pembangunan jalan tol tersebut, Senin,(31/10/2022) mulai dikenalkan kepada publik kota Kediri, terutama pada warga yang kemungkinan terdampak. Sosialisasi tersebut diikuti 1056 warga dari 2 kecamatan yang dilewati bentang tol tersebut yakni Kecamatan Mojoroto dan Kecamatan Kota.
Di dua kecamatan tersebut total ada delapan kelurahan yang warganya terdampak yakni Kelurahan Semampir, Bujel, Sukorame, Pojok, Mrican, Gayam, Ngampel, dan Mojoroto. Sosialisasi ini merupakan salah satu tahapan langkah awal. Melalui tahapan ini masyarakat diharapkan bisa menyamakan persepsi mengenai pembangunan jalan tol yang masuk dalam proyek strategis nasional ini.
Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar menuturkan pada sosialisasi awal ini masyarakat bisa mendapatkan gambaran dan pemahaman pembangunan jalan tol Kediri-Tulungagung.
Dalam kesempatan itu pihak Tim Pengadaan Tanah jalan tol Kediri-Tulungagung dari Kementrian PUPR juga menginformasikan kepada masyarakat trace dan jalur yang akan dilewati pembangunan jalan tol.
Masyarakat bisa langsung menanyakan berbagai mengenai pembangunan jalan tol ini kepada pemerintah. Baik itu kepada lurah dan camat serta Kabiro Pemerintahan dan Tim Pengadaan Tanah jalan tol Kediri-Tulungagung dari Kementrian PUPR.
Dengan mengetahui pihak-pihak yang terlibat dan bertanggung jawab, masyarakat bisa tahu dan jelas untuk menanyakan mengenai jalan tol kepada siapa. Dan dari situ masyarakat bisa lebih waspada.
"Saya berharap masyarakat tidak ada yang tertipu. Pembangunan jalan tol ini juga memberikan dampak perekonomian dengan percepatan akses," imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Jawa Timur Jempin Marbun menjelaskan sosialisasi ini memberikan informasi kepada warga jika akan dibangun pembangunan jalan tol di wilayah tersebut.
Dari 1056 warga yang hadir dalam sosialisasi, belum tentu semua akan terdampak. Siapa saja warga yang benar-benar terdampak baru akan diketahui jika sudah ada patok dan penetapan lokasi. " Ini masih informasi awal. Tidak semua yang hadir hari ini terdampak, bisa sebagian saja,” ujarnya.
Ia juga menuturkan, sosialisasi tersebut merupakan tahapan awal, nantinya masih ada banyak tahapan yang akan dilakukan. Seperti pendataan awal, untuk memastikan warga yang benar-benar terdampak, setelah itu keluar patok. Kemudian ada uji publik. Setelah uji publik selesai, ada penetapan lokasi dari Gubernur.
"Itu tahap persiapan. Lalu nanti ada tahap pelaksanaan, tugas kami kami hanya tahap persiapan sampai keluar penlok dari Gubernur. Untuk pendataan awal sudah dilakukan, tapi belum selesai," tukasnya lagi.
Sementara itu Ketua Tim Pengadaan Tanah jalan tol Kediri-Tulungagung dari Kementrian PUPR Zulfawandi mengatakan pembangunan jalan tol Kediri-Tulungagung ini menjalankan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 tahun 2019.
Dalam Perpres tersebut tercantum tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.
Jalan tol Kediri-Tulungagung merupakan lanjutan dari Jalan Tol Kertosono - Kediri yang akan melintasi dan menjadi akses jalan ke Bandara Dhoho Kediri di Banyakan, Kabupaten Kediri. Jalan Tol Kediri - Tulungagung akan membentang sepanjang 44,52 Km dengan estimasi nilai investasi mencapai Rp 10,256 Triliun.
Bandara Dhoho Kediri sendiri yang saat ini dalam tahap pembangunan, ditargetkan bisa mulai beroperasi pada tahun 2023 nanti. Saat beroperasi nanti, Bandara ini diharapkan tidak hanya untuk mempermudah konektivitas tapi juga meningkatkan ekonomi di wilayah selatan Jawa Timur. (red.lf)
0 Komentar