Jakarta, tjahayatimoer.net - Delik agama dan kepercayaan yang tercantum dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) , dinilai untuk menjaga persatuan dan keharmonisan bangsa.
Pandangan ini disampaikan oleh Juru Bicara (Jubir) Tim Sosialisasi RKUHP , Albert Aries. Albert mengemukakan pandangan tersebut sebagai tanggapan terhadap Indonesian Scholar Network on Freedom of Religion or Belief (Isforb) yang menyatakan, bahwa delik agama di RKUHP dinilai masih sangat luas dan multitafsir.
"Alasannya, perumusan Pasal Tindak Pidana terhadap Agama dan Kepercayaan yang diatur dalam Pasal 300 RKUHP masih diperlukan pengaturannya di Indonesia. Karena isu agama dan kepercayaan merupakan hal yang perlu dijaga persatuan dan keharmonisannya di negara yang multireligi seperti Indonesia," kata Albert Aries dalam keterangannya, Selasa (29/11/2022).
Justru menurutnya, perumusan Pasal 300 RKUHP yang berasal dari Pasal 156A KUHP ini telah disesuaikan berdasarkan masukan dari masyarakat sipil dengan mengadopsi ketentuan Pasal 19 Ayat 2 Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik/ICCPR). Pasal itu berbunyi, 'Segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar Kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan harus dilarang oleh hukum.'
Oleh karena itu lanjutnya, substansi tindak pidana yang diatur dalam Pasal 300 RKUHP yaitu permusuhan, kebencian, atau menghasut untuk melakukan permusuhan, Kekerasan, atau diskriminasi, terhadap agama, kepercayaan orang lain dianggap telah memenuhi prinsip lex certa dan lex stricta yang disyaratkan dalam asas legalitas yang berlaku universal.
Justru menurutnya, perumusan Pasal 300 RKUHP yang berasal dari Pasal 156A KUHP ini telah disesuaikan berdasarkan masukan dari masyarakat sipil dengan mengadopsi ketentuan Pasal 19 Ayat 2 Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik/ICCPR). Pasal itu berbunyi, 'Segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar Kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan harus dilarang oleh hukum.'
Oleh karena itu lanjutnya, substansi tindak pidana yang diatur dalam Pasal 300 RKUHP yaitu permusuhan, kebencian, atau menghasut untuk melakukan permusuhan, Kekerasan, atau diskriminasi, terhadap agama, kepercayaan orang lain dianggap telah memenuhi prinsip lex certa dan lex stricta yang disyaratkan dalam asas legalitas yang berlaku universal.
"Sedangkan, mengenai pandangan dari Isforb yang mengatakan peluang penafsiran ekstensif mengenai 'ancaman kekerasan' untuk membuat orang tidak beragama dalam Pasal 302 Ayat 2 RKUHP, karena mengenai 'ancaman kekerasan' juga sudah dijelaskan dalam Pasal 157 RKUHP (Buku I)," jelasnya.
Pasal itu berbunyi, 'Setiap perbuatan berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut, cemas, atau khawatir akan dilakukannya Kekerasan. (red.lf)
0 Komentar