Jember, tjahayatimoer.net – Pemerintah Provinsi Jawa Timur siapkan Rp 257 miliar untuk program pengendalian dampak inflasi dan kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Anggaran tersebut untuk bantalan sosial.
Salah satu program adalah pembebasan pajak kendaraan bermotor untuk angkutan umum perkotaan (angkot) dan ojek online (ojol). “Memang ojol sebagian besar ada di Surabaya raya. tapi kita sedang menyisir juga di daerah-daerah, seperti di Jember,” kata Gubernur Khofifah Indar Parawansa, saat berkunjung ke Kabupaten Jember, Minggu (18/9/2022).
Program lainnya adalah asistensi sosial penyandang disabilitas berat. Penyandang disabilitas berat ini menyandang lebih dari dua disabilitas. “Pada dasarnya mereka sudah mendapatkan asistensi dari pemprov per bulannya Rp 300 ribu selama ini. Tapi kami menambahkan Rp 600 ribu untuk dua kali proses pencairan, September dan November,” kata Khofifah, berharap bantuan tersebut bisa mendukung keluarga yang merawat penyandang disabilitas berat.
Pemprov Jatim juga memberikan perhatian untuk nelayan dan usaha mikro kecil menengah. “Kira-kira ada 24 ribu pelaku UMKM, tapi pada dasarnya pelaku usaha mikro yang dapat bantuan Rp 600 ribuan dari program pengendalian inflasi dan dampak kenaikan harga BBM,” kata Khofifah.
Pelaku usaha ultra mikro mendapat bantuan dari zakat produktif dua pintu, yakni badan usaha mikro daerah dan lembaga Baznas. Pemprov Jatim akan memaksimalkan semua pintu untuk menberi bantuan. Pasar murah akan digelar juga di lima wilayah kerja Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil).
“Harapannya, pasar murah ini bisa memberi referensi kepada seluruh pelaku usaha, bahwa kita sebenarnya bisa bersama-sama melakukan ini. Saya berharap BUMN dan BUMD di Jember bisa melakukan secara lebih kontinyu,” kata Khofifah.
“Kemudian operasi pasar akan dilakukan setiap Senin pagi di 25 pasar yang jadi sampling Badan Pusat Statistik. Di Jember ini ada empat pasar yang menjadi sampling BPS. Tentu saya berharap masing-masing kabupaten kota akan melakukan intervensi operasi pasar di pasar yang menjadi sampling BPS. Pemprov akan mulai melakukan pada Senin besok di 25 pasar yang jadi sampling BPS,” kata Khofifah.
Khofifah berharap ada sinergi antara pemerintah, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, dan pelaku usaha swasta. “Bersama-sama kita menguatkan daya beli masyarakat, supaya kenaikan harga BBM tidak memberikan dampak serius bagi daya beli masyarakat. Karena jika daya belinya turun, inflasi akan naik,” katanya. (red.hr)
0 Komentar