Jakarta, tjahayatimoer.net - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendorong para akademisi dan praktisi komunikasi untuk berperan aktif dalam memerangi ujaran kebencian (hate speech) dan perundungan (cyber bullying) di media sosial. Sebab menurutnya kedua fenomena tersebut semakin marak, bahkan menjadi tren global dengan jumlah kasus yang terus meningkat.
Khofifah mengatakan kemajuan teknologi yang sangat pesat, termasuk media sosial, merupakan salah satu faktor pemicunya. Hal ini karena dengan teknologi, maka semakin mudah bagi seseorang dalam menyebarluaskan berbagai informasi, termasuk ujaran kebencian dan melakukan aksi perundungan."Yang perlu dikhawatirkan dalam konteks ujaran kebencian ini adalah dampaknya di mana masyarakat rentan termakan isu-isu yang bisa menimbulkan kekerasan, perpecahan, dan konflik," ungkap Khofifah dalam keterangan tertulis, Jumat (23/9/2022).
sosial, stres, trauma, bunuh diri pada korban dan juga berpotensi membunuh orang lain," katanya.
Hal tersebut dia sampaikan saat menghadiri pelantikan Pengurus Pusat Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi (ASPIKOM) periode 2022-2025 di Auditorium Dian Universitas Ciputra Surabaya, Kamis (22/9) kemarin. Pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan kegiatan seminar nasional
Khofifah menilai ujaran kebencian yang banyak bertebaran di media sosial bertolak belakang dengan konsep kesantunan berbahasa. Pun sama hal nya dengan etika berkomunikasi.
Kebebasan di media sosial, lanjut Khofifah, menjadi penyebab individu tidak merasa takut melakukan aksi ujaran kebencian lewat postingan atau berita. Anonimitas yang disediakan platform media sosial juga menyebabkan banyak orang merasa aman saat melakukan aksi tersebut.
"Tidak sedikit yang menghujat, menghina, dan mencaci maki berdalih sebagai bentuk kritik. Parahnya lagi, komentar negatif tersebut dilakukan demi mendapatkan like, terlihat keren, atau mengikuti tren, tanpa mengetahui apa yang terjadi dan inti permasalahannya," tuturnya.
Karena itu, Khofifah menyebut upaya melawan ujaran kebencian dan aksi perundungan merupakan pekerjaan besar bersama. Dia pun menekankan pentingnya edukasi ke masyarakat terkait cara menggunakan media sosial dengan bijak. Termasuk bagaimana cara bersosialisasi dan berkomunikasi dengan individu dan kelompok lain, sehingga potensi konflik bisa diredam. Selain itu, tambah Khofifah, literasi digital masyarakat juga perlu ditingkatkan agar tidak tersandung UU ITE.
"Literasi digital bukan sebatas kemampuan untuk mengoperasikan suatu teknologi pada kehidupan sehari-hari. Tetapi para pengguna juga dituntut untuk bisa bertanggung jawab ketika menggunakannya," tuturnya.
Kendati begitu, menurutnya bukan berarti masyarakat tak lagi bebas untuk berpendapat atau berekspresi. Hanya saja perlu ada batasan-batasan untuk bebas mengeluarkan pendapatnya.
Dia optimistis dengan keterlibatan akademisi dan praktisi komunikasi dapat meningkatkan toleransi dan moderasi yang akan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
0 Komentar