Surabaya, tjahayatimoer.net – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa meluncurkan program perlindungan sosial dampak inflasi dan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan nominal totalnya sebesar Rp257 miliar.
Peluncuran ini dilakukan berbarengan dengan launching Hari Jadi ke-77 Provinsi Jatim di halaman Kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan 110 Surabaya, Jumat (16/9/2022).
Khofifah mengatakan program perlidungan sosial ini sengaja dihadirkan guna meringankan beban dan membantu masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM. Tidak hanya itu, berbagai skema pembiayaan program perlindungan sosial ekonomi ini juga dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya inflasi pasca kebijakan kenaikan harga BBM yang dikhawatirkan membuat daya beli masyarakat melemah.
“Ada beberapa hal yang kita ingin bangun komitmen dan program aksi bersama untuk bisa menyegerakan pengendalian inflasi dalam berbagai bentuk bantalan ekonomi dan bantalan sosial. Tentunya ini diharapkan bisa membangun semangat kita untuk bisa mewujudkan optimisme Jatim Bangkit,” katanya.
Khofifah menegaskan, skema pembiayaan yang digelontorkan Pemprov Jatim totalnya sebesar Rp 257 miliar. Total anggaran tersebut tersebar dalam banyak program.
“Ada berbagai program bantalan sosial dan perlidungan sosial yang kita luncurkan. Semoga bisa menjadi penguat sektor-sektor yang terdampak,” tegasnya.
Rincinya terdiri dari, pemberian Top Up Bantuan bagi Penerima Program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) sebesar Rp600 ribu per orang untuk 4.000 orang sasaran dengan total bantuan senilai Rp2,4 miliar.
Kemudian Bantuan Sosial bagi 24.271 Pengemudi/Ojek Konvensional maupun Online dengan nilai bantuan masing-masing sebesar Rp 600.000. Total Bantuan untuk pengemudi ojek ini mencapai Rp 14,562 miliar.
Selain itu, juga ada program Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor bagi 34.917 Angkutan Umum terutama angkot dengan total anggaran sebesar Rp64,147 miliar.
Tak hanya itu Bantuan Sosial juga diberikan Pemprov Jatim bagi 30 ribu pelaku Usaha Mikro. Dimana masing-masing pelaku usaha mikro mendapatkan bantuan sebesar Rp600 ribu dengan total bantuan sebesar Rp18 miliar.
Selanjutnya pemberian Bantuan Sosial bagi 20.770 nelayan. Dimana masing-masing nelayan akan mendapatkan bantuan sebesar Rp600 ribu. Khusus untuk nelayan Pemprov Jatim menyediakan bantuan dengan total anggaran sebesar Rp12,462 miliar.
Kemudian untuk mengantisipasi adanya inflasi dari sektor pangan, Pemprov Jatim juga akan menggelar Lumbung Pangan Jatim dan Operasi Pasar di 5 Bakorwil dan 25 Pasar Rakyat. Program ini disiapkan anggaran sebesar Rp17,7 miliar.
Tak ketinggalan, sektor pertanian juga akan mendapatkan perhatian. Dimana Pemprov Jatim mengucurkan Bantuan Program Pekarangan Pangan Lestari berupa Paket Hidroponik, Benih Bibit Hortikultura, Kolam Lele bagi 100 Kelompok (5.000 Rumah Tangga). Masing-masing penerima akan mendapatkan Rp30 juta, dengan total bantuan senilai Rp3 miliar.
Selain itu, juga akan digelar Pasar Pangan Murah di 20 lokasi, total anggaran sebesar Rp 600 juta.
Di sisi lain, khusus untuk sektor transportasi, Gubernur Khofifah menegaskan bahwa akan diberikan Subsidi Transportasi berupa Subsidi Angkutan Kapal Perintis dengan total subsidi sebesar Rp15 miliar. Selain itu, juga akan diberikan Subsidi Penumpang Bus Trans Jatim senilai Rp9 miliar.
Berikutnya juga ada Program Bantuan Sosial Reguler berupa PKH Plus bagi 40 ribu keluarga, dengan total bantuan sebesar Rp80 miliar.
“Tidak hanya itu, kami juga terus mengoptimalkan program dan kegiatan melalui Optimis Jatim Bangkit, yaitu, Optimis Bangkit dalam Pemulihan Ekonomi Jawa Timur yang fokus pada menggerakkan kembali Agro Industri, Pariwisata dan Investasi untuk menyerap tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan,” tandas Khofifah.
Hal ini juga dilakukan untuk menggerakkan usaha-usaha lain yang terkait melalui Pemulihan Industri dan Perdagangan. Transformasi Bisnis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Akselerasi Investasi, Optimalisasi Jatim Agro dan Ketahanan Pangan, serta Penguatan Koperasi dan UKM.
“Kemudian, ada program Optimis Bangkit dalam Pembangunan Manusia. Hal ini dilakukan dengan peningkatan akses pendidikan menengah atas dan menengah kejuruan, serta pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus. Juga, peningkatan kualitas manajemen pelayanan pendidikan, peningkatan mutu teknologi informasi, dan komunikasi pendidikan,” kata Khofifah.
Selanjutnya, kata Khofifah, adapula program Optimis Bangkit dalam Penyediaan Lapangan Kerja, yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas produktivitas dan kompetensi tenaga kerja.
“Program Optimis Jatim Bangkit lainnya yakni dalam hal Pengentasan Kemiskinan, melalui sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan antara pusat dan daerah, meningkatkan keberlangsungan usaha mikro dan kecil, meningkatkan pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan masyarakat desa, serta mendukung sistem PKH Plus,” kata orang nomor satu di Jatim ini.
“Optimis Jatim Bangkit tidak hanya menjadikan kita percaya diri tapi kita dapat meyakini bahwa Jawa Timur mampu bangkit berdiri dan berlari usai pandemi,” imbuh Khofifah.
Secara khusus, Khofifah juga meminta bupati walikota untuk bisa melakukan koordinasi secara intensif dengan seluruh jajaran untuk melakukan langkah-langkah strategis karena ada kekhawatiran kalau penyesuaian harga di beberapa daerah yang sangat fluktuatif.
Hal itu menurutnya akan berpotensi membuat daya beli masyarakat turun. Kalau daya beli turun dan tidak diantisipasi maka ia khawatir kemiskinan potensial bisa bertambah.
“Mari kita antisipasi semua situasi ini dengan baik, sehingga daya beli masyarakat tetap tinggi. Salah satunya melalui bantalan-bantalan ekonomi dan sosial ini. Itulah kenapa kita meluncurkan total ada Rp257 miliar untuk bantalan ekonomi dan bantalan sosial di dalam proses pengendalian inflasi di Jawa Timur,” katanya.
Khofifah mengatakan, jumlah ini sebetulnya tidak besar. Oleh karena itu, ia meminta dana transfer umum dari kabupaten/kota menjadi bagian yang sangat penting untuk disegerakan, diluncurkan dan dipastikan sampai kepada masyarakat dengan baik dan tepat sasaran.
Selain itu, lanjutnya, BPS juga tengah melakukan Rakor Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) kabupaten kota di Jatim. Untuk itu ia meminta bupati walikota dapat membangun komunikasi dan koordinasi dengan BPS. Serta berkoordinasi dengn camat di masing-masing kabupaten kota.
“Tolong panjenengan timbali kepala desa dan lurah di masing-masing kabupaten kota. Komunikasi dan koordinasi harus dibangun karena ini akan memberikan penguatan dari input satu data Indonesia. Ini menjadi bagian yang sangat penting karena pertama kali dilakukan selama Indonesia ada, karena anggarannya besar dan ini anggaran pusat,” jelasnya.
“Inilah cara untuk bisa melakukan verifikasi dan validasi data jangan sampai kemudian ada kesalahan-kesalahan sasaran di dalam memberikan program-program perlindungan sosial,” imbuhnya.
Dalam kesempatan ini, Gubernur Khofifah turut menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran ASN di lingkungan Pemprov Jatim. Hal ini karena berbagai penghargaan yang berhasil diraih Pemprov Jatim.
Terimakasih juga ia sampaikan kepada para bupati/walikota atas sinergi dan kolaborasi dalam berbagai program kebijakan di Provinsi Jatim. Menurutnya, sinergi dan kolaborasi merupakan kunci penting dari suksesnya industri 4.0.
“Dan, sekali lagi kolaborasi dan sinergi ini juga penting dalam upaya penurunan kemiskinan dan pengendalian inflasi,” katanya.
“Sekali lagi kami mohon Bupati/Walkkota supaya proses pengendalian inflasi dan upaya menjaga daya beli masyarakat sehingga kemiskinan tetap dapat kita turunkan,” tambahnya.
Dalam acara ini, Khofifah secara simbolis menyerahkan bantuan perlindungan sosial kepada masyarakat penerima manfaat, di antaranya kepada 5 orang sopir bemo/truk Penerima Pembebasan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Angkutan Umum dan barang, 5 orang Penerima Program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas, serta 5 orang Pemberian Token Listrik untuk Masyarakat Miskin.
Acara peluncuran program perlindungan sosial penanganan pengendalian inflasi dan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) Provinsi Jawa Timur ini turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda Jatim, Bupati/Walikota se-Jatim, para Kepala OPD di lingkungan Pemprov Jatim, serta jajaran BUMD di lingkungan Provinsi Jatim. (red.hr)
0 Komentar