Bupati Kediri Menghimbau Kades Tak Berikan BLT BBM Ke Keluarga Atau Saudara

Kediri, tjahayatimoer.net - Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menegaskan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) harus tepat sasaran. Ia memastikan penyaluran bantuan sosial tidak untuk kalangan keluarga terdekat perangkat sebagaimana isu yang selama ini sering muncul.

"Saya minta dan mengimbau bagi teman-teman kepala desa, perangkat desa, RT, RW untuk tidak memberikan bansos kepada keluarga atau sanak saudaranya. Kecuali yang bersangkutan memang betul-betul membutuhkan," tegas pria yang akrab disapa Mas Dhito ini dalam keterangan tertulis, Rabu (28/9/2022).

Dalam rapat penyaluran BLT BBM di Pemkab Kediri, Selasa (27/9), Mas Dhito pun mengingatkan jajarannya untuk lebih teliti dalam penyaluran bantuan sosial.
"Hati-hati dalam menentukan penerima bantuan sosial," ungkapnya.

Ia mengungkap saat ini jumlah aduan terkait bantuan yang tidak tepat sasaran lebih banyak dibandingkan komplain terkait jalan. Bahkan, dalam sehari bisa mencapai 50 aduan terkait hal ini.

Untuk memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran, pihaknya akan melakukan verifikasi dan validasi kelayakan terkait data penerima bantuan sosial. Adapun rencana verifikasi dan validasi kelayakan penerima bantuan sosial ini akan dimulai 17 sampai 31 Oktober 2022.

Mas Dhito meminta Pemkab Kediri untuk menyiapkan tim untuk melakukan verifikasi ulang dalam pelaksanaan verifikasi tersebut. Sebab, pihaknya khawatir jika data yang diterima dari desa langsung dikirimkan ke pemerintah pusat tanpa verifikasi ulang, nantinya bisa membuat penyaluran tidak tepat sasaran.

Diketahui, dari 343 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri, masih ada 107 desa yang belum mengirimkan verifikasi penerima BLT BBM. Sebanyak 107 desa itu tersebar di 26 kecamatan.

Dari data tersebut, paling banyak berada di Kecamatan Mojo sebanyak 20 desa, kemudian Kecamatan Plemahan sebanyak 16 desa. Sedangkan di Kecamatan Puncu 8 desa, dan Kecamatan Gurah, Kayen Kidul, Pare, dan Plosoklaten masing-masing 6 desa.

Mas Dhito mengungkap dari data desa yang belum mengirimkan verifikasi BLT BBM itu, ada kecamatan yang semua desanya belum mengirimkan verifikasi. Ia mengaku menyayangkan hal itu, sehingga pihaknya akan menginstruksikan kepada Inspektorat dan DPMPD mengingatkan camat yang bersangkutan.

Ia meminta para camat ikut memonitor verifikasi BLT BBM, sehingga pada tanggal 17 Oktober mendatang verifikasi BLT BBM bisa selesai.

"107 desa ini wajib selesai sebelum tanggal 17 Oktober. Kalau tidak selesai berarti saya anggap camat dan kepala desanya tidak bekerja," tuturnya.

Selain itu, Mas Dhito juga meminta kepolisian, kejaksaan, dan inspektorat membantu proses verifikasi. Baik dalam pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan mengawal agar bantuan sosial tepat sasaran.

Ia pun menegaskan para kepala desa, perangkat desa, RT maupun RW untuk tidak memberikan bantuan kepada keluarga atau sanak saudaranya dalam proses verifikasi tersebut.