Jakarta, tjahayatimoer.net – Menyongsong pesta demokrasi 2024 mendatang, Dewan Pers bekerja sama dengan semua konstituen akan melakukan pelatihan dan diskusi informasi pemilu, baik pilkada maupun pilpres.
Dewan Pers akan melibatkan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Pewarta Foto Indonesia (PFI), Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Serikat Perusahaan Pers (SPS), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), dan Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI).
Anggota Dewan Pers Atmaji Sapto Anggoro mengatakan, dalam kepengurusan periode saat ini, Dewan Pers memiliki orientasi dan program khusus. Salah satunya adalah pemeliharaan dan penguatan kohesi sosial nasional di tengah dinamika tahun-tahun politik 2022-2025 dengan pemilu 14 Februari 2024 dan pilkada 27 November 2024. Menurutnya, dalam pelaksanaan pemilu yang merupakan pesta demokrasi nasional akan senantiasa menghasilkan pilihan atas ekspresi setiap individu yang telah memiliki hak pilih.
Terkadang, lanjutnya, pilihan politik dalam kontestasi yang sebenarnya wajar dalam upaya menghasilkan pemimpin yang terbaik untuk masa depan bangsa itu sering terjadi gesekan. “Bahkan kenyataannya saat ini menghasilkan polarisasi dalam masyarakat. Untuk itu, peran media sangat penting dalam menjaga pola hubungan antar anak bangsa. Salah satu yang bisa membantu terciptanya kehidupan demokrasi yang baik dalam menjaga dinamika politik di masyarakat adalah adalah media massa,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya.
Meski begitu, dia belum menjelaskan kapan kira-kira pelaksanaan pelatihan dan diskusi media untuk menyongsong pemilu 2024 tersebut. Dewan Pers masih akan merumuskan rencana tersebut agar nanti berjalan matang dan lancar.
Terkait dengan sengketa pemberitaan, Sapto menuturkan bahwa dalam dinamika politik yang memanas, banyak aduan yang disampaikan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), kepolisian, dan lembaga-lembaga lain.
Sehubungan dengan hal ini, Dewan Pers akan segera melakukan kerja sama dengan pihak-pihak terkait agar yang berhubungan dengan pemberitaan media dapat diselesaikan melalui mekanisme perselisihan pers atau melalui jalur di Dewan Pers. Pada bagian lain sambutannya, Sapto mengatakan, produk literasi yang berkualitas akan dihasilkan oleh wartawan atau jurnalis yang berkualitas. Oleh karena itu, sejak tahun lalu, pemerintah melalui Dewan Pers memberikan subsidi untuk pelatihan wartawan.
Dari total anggaran Dewan Pers sekitar Rp45 miliar, yang 65% dialokasikan untuk tugas dan fungsi Dewan Pers. Sedangkan sekitar 40% anggaran untuk pendidikan wartawan, termasuk UKW. “Sampai semester pertama 2022 ini, dari target 1.700 jurnalis yang ikut uji kompetensi, sudah terlaksana 850 peserta atau 50%. Sisanya diselesaikan di semester berikutnya sehingga kegiatan Dewan Pers untuk program ini sudah on the right track,” katanya. [red.sin]
0 Komentar