Probolinggo, tjahayatimoer.net - Bencana banjir masih menjadi ancaman serius di Jawa Timur (Jatim). Selain pendangkalan sungai, kondisi tanggul yang kritis juga menjadi penyebab banjir sering terjadi. Fakta tersebut terungkap saat rapat kerja Komisi D dengan Dinas PU Sumber Daya Air (SDA) dan UPT Bina Marga Provinsi Jawa Timur (Jatim) di Probolinggo, Kamis (10/3/2022). Karena itu Komisi D DPRD Jatim mendesak kepada pemerintah provinsi untuk serius melakukan penganan.
"Sungai-Sungai itu harus segera dilakukan normalisasi. Sedimentasi dikeruk dan tanggul diperbaiki. Sebab, kalau dibiarkan akan jebol dan menyebabkan banjir. Ini berbahaya. Apalagi musim hujan seperti ini," kata Anggota Komisi D DPRD Jatim M Satib.
Satib menjelaskan kondisi kritis sungai terjadi di hampir seluruh sungai di Jatim. Karenanya, banjir kerap terjadi begitu hujan deras turun.
"Pemerintah provinsi Jawa Timur harus memberikan perhatian lebih terhadap kondisi sungai sungai yang ada. Seperti kita tahu wilayah Jatim banyak yang mengalami banjir karena kondisi sungai yang membutuhan upaya normalisasi, baik yang disebabkan pendangkalan maupun penyempitan," katanya.
Politisi Gerindra ini mencontohkan, Sungai Tanggul di Desa Paseban, Kecamatan Kencong hingga saat ini masing mengkhawatirkan pasca banjir empat tahun lalu. Pasalnya tanggul sungai mulai menipis akibat tergerus air.
"Karena hujan dan banjir terus menerus, akhirnya tergerus. Sekarang ada beberapa tempat yang tanggulnya terkikis. Ini memang butuh perhatian dari SDA karena kalau dibiarkan, lama-lama jebol lagi. Nah kalau jebol lagi satu desa seperti di Paseban bisa tenggelam lagi seperti dulu," ujarnya.
"Itu kan di hilir, pas besar-besarnya. Apalagi kondisi sekarang seperti ini. Kami sangat khawatir, kalau tanggulnya jebol ada dua desa yang terdampak yaitu Desa Paseban, desa Keraton," katanya.
Satib mengakui butuh anggaran besar untuk kegiatan normalisasi sungai tersebut. Untuk satu titik perbaikan tanggul misalnya, dibutuhkan dana sekitar Rp200 juta. Sementara jumlah titik yang harus diperbaiki cukup banyak.
"Kendalanya ya dianggaran. Tapi mau tidak mau karena ini kepentingan masyarakat jadi harus kita dahulukan. Carikan solusi yag sifatnya sementara. Minimal dikasih pengaman seperti bronjong untuk sementara," katanya.
Kepala PU SDA Isa Ansori Ansori mengakui banyak sungai yang kondisnya buruk, sehingga membutuhkan penanganan cepat agar tidak meimbulkan banjir.
"Selain tanggul jelek, sedimentasi juga tebal. Sungai yang menjadi dangkal ini menjadi perhatian kami," katanya.
Di luar pendangkalan sungai, banyaknya bangunan di atas sempadan sungai, kata Isa juga selalu membikin pusing. Sebab, bagunan tersebut seringkali menyulitkan upaya normalisai sungai.
"Kami nggak bisa masuk untuk bersihkan sedimentasi pakai ponton. Karena bangunannya mepet sungai. Kami sedang koordinasi dan inventarsasi untuk mencari solusi. Bisa saja bekerja sama dengan kepolisian.Tapi itu masih tahap wacana," katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi D dr Agung Mulyono mangaku pihaknya terus berjuang agar persoalan sungai ini bisa mendapat porsi anggaran yang proporsional,
"Komisi D akan terus berupaya agar normalisasi sungai benar benar bisa dilakukan. Apalagi, saat ini mulai muncul wilayah-wilayah yang sebelumnya tidak banjir, malah jadi wilayah banjir baru karena sungainya tak tertangani dengan baik," katanya. (red)
0 Komentar