Jakarta, tjahayatimoer.net - Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI tengah memeriksa laporan keuangan rutin Kementerian Pertahanan tahun anggaran 2021. Dalam seremoni acara atau Entry Meeting Pemeriksaan BPK, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mewanti-wanti agar jangan sampai ditemukan keganjilan penggunaan anggaran dalam laporan tersebut.
"Anggaran pertahanan termasuk tertinggi. Hal itu merupakan tanggung jawab yang harus dijaga. Jangan sampai ada kebocoran-kebocoran anggaran. Hal ini sebagai bagian dari pertanggungjawaban kita kepada negara,” ujar Prabowo dalam keterangannya. Kamis (17/02/2022).
Prabowo Subioanto mengatakan Kemenhan senantiasa melakukan perbaikan agar pertanggungjawaban terhadap penggunaan anggaran dapat disajikan secara wajar sesuai Standar Akuntansi Pemerintah. Dari hasil yang dicapai tiga tahun ini, Kemenhan telah tiga kali berturut-turut memperoleh opini WTP atau Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK.
Prabowo melanjutkan tujuan pemeriksaan atas Laporan Keuangan salah satunya memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah. Nantinya BPK akan melaksanakan pemeriksaan selama 90 hari. Adapun pemeriksaan telah dimulai sejak 31 Januari 2022.
Menhan mengklaim selalu menekankan kepada Satuan Kerja di Kemenhan agar senantiasa berkoordinasi dan menyiapkan data dukung serta informasi yang diperlukan tim pemeriksa BPK. Hal ini untuk mewujudkan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang transparan serta akuntabel.
Sementara itu, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK Bidang Polhukam dalam sambutannya mengatakan bahwa ada empat kriteria pemberian opini atas laporan keuangan. Keempatnya ialah kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Pada acara Entry Meeting Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kemenhan Tahun 2021 tersebut juga dilaksanakan Penyerahan Surat Tugas Pemeriksaan LK Kemenhan Tahun 2021. Lalu ada Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Keamanan Pertahanan Siber pada Kemenhan dan TNI dan Laporan Hasil Pemeriksaan Pengadaan Barang dan Jasa pada UO TNI AD, AL dan AU dari Pimpinan I BPK kepada Menteri Pertahanan.
Pembukaan Entry Meeting Pemeriksaan BPK dihadiri oleh KSAD Jenderal Dudung Abdurachman, KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo, Wamenhan M. Herindra, Sekjen Kemhan Marsdya TNI Donny Ermawan Taufanto, Irjen Kemhan Letjen TNI Ida Bagus Purwalaksana dan Irjen TNI Letjen TNI (Mar) Bambang Suswantono. (red)
0 Komentar