Jakarta, tjahayatimoer.net - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny Plate mengatakan pihaknya tak pernah mengusulkan pemblokiran terhadap akun Twitter @wadas_melawan yang kerap membagikan informasi soal kejadian di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. Akun dengan 63 ribu pengikut itu pada Rabu kemarin tidak bisa lagi diakses karena di-take down alias diblokir oleh Twitter.
"Sepengetahuan saya Kominfo belum pernah mengusulkan pemblokiran atau take down atas akun wadas _melawan dimaksud," ujar Johnny, Kamis (17/02/22)
Meski begitu, Johnny mengatakan Kominfo bakal melakukan konfirmasi ke internal mengenai pemblokiran tersebut. Johnny mengatakan bakal mengabari hasil konfirmasi tersebut kepada Tempo.
"Namun secara umum terhadap konten yang melanggar UU dan peraturan akan terus diamati dan dibersihkan untuk kebaikan dan kepentingan masyarakat umum," ujar Johnny.
Sebelumnya, akun dengan profil lengkap GEMPADEWA (Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas) Menolak Keras Eksploitasi di Bumi Wadas hilang dari Twitter. Hal itu kemudian mendapat kecaman dari Koalisi Advokat untuk Keadilan GEMPADEWA, Julian Duwi Prasetya.
"Ini jelas upaya pembungkaman suara-suara kritis dari masyarakat," kata Julian.
Menurut Julian, kejadian yang dialami akun @Wadas_Melawan ini bukanlah kali pertama. Sebelumnya, akun tersebut juga sudah beberapa kali diretas.
Bahkan beberapa hari lalu, akun Instagram LBH Yogyakarta juga sempat tak bisa diakses sejak Selasa, 8 Februari 2022, pukul 23.20 WIB. Akun tersebut digunakan mengunggah konten tentang penangkapan warga Desa Wadas oleh polisi.
Direktur LBH Yogyakarta Yogi Zul Fadhli mengatakan hingga Rabu pagi, 9 Februari 2022, akun tersebut belum pulih. "Tak bisa diakses sejak semalam," kata dia melalui pesan singkat.
Sekarang, akun Instagram LBH Yogyakarta ini sudah dapat diakses dengan normal. Julian menyebut akun tersebut down selama 1x24 jam saat itu. "Ini memang ada pembungkaman secara masif," kata dia.
Dengan ditangguhkannya akun Twitter @Wadas_Melawan, Julian menyebut pihaknya akan mencoba mengkonfirmasi ke Kominfo maupun pihak Twitter untuk mencari tahun penyebab status suspend ini.
Manajer Kampanye Indonesia Memanggil 57+ Institute Benydictus Siumlala mengkritik tindakan Ketua KPK Firli Bahuri yang memberikan penghargaan ke istrinya sendiri, Ardina Safitri. Dia menganggap ada unsur korupsi dalam tindakan tersebut.
“Sebegitu butuh penghargaan kah? Sampai harus begini? Dalam skala kecil di kejadian receh ini ada conflict of interest, ada trading in influence, ada nepotisme, dan perilaku koruptif lain,” kata Beny lewat akun Twitternya, Kamis, 17 Februari 2022.
Firli memberikan penghargaan kepada istrinya yang menciptakan himne dan mars KPK. Penyerahan penghargaan dilakukan dalam acara Launching Lagu Mars dan Hymne KPK di Aula Gedung Juang Merah Putih KPK, Kamis, 17 Februari 2022. Pemberian penghargaan itu sekaligus menandai bahwa lagu ciptaan Dina itu akan menjadi lagu resmi di KPK.
Beny mengatakan memberikan penghargaan kepada istri atas nama lembaga KPK merupakan tindakan menjijikkan. Dia khawatir tindakan seperti itu akan diikuti dengan pemberian penghargaan lain kepada keluarga pimpinan dan pejabat KPK lainnya. Dia menganggap tindakan itu merusak nilai di komisi antirasuah.
“Atau kesimpulannya, KPK yang sebegini menjijikkannya yang justru diinginkan oleh pemerintah?” kata dia soal pembuatan Mars KPK. (red)
0 Komentar