Menteri Tenaga Kerja RI Melakukan Kunjungan Kerja di Tulungagung di Dampingi oleh Wakapolres dan Bupati Tulungagung




Tulungagung, tjahayatimoer.net – Wakapolres Tulungagung Komisaris Polisi Christoper Adhikara Lebang, S.I.K. bersama Bupati Tulungagung Drs. Maryoto Birowo, M.M dan Forkopimda mendampingi Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia dalam Kunjungan kerjanya di Kabupaten Tulungagung, Selasa (28/12/2021).

Kedatangan Menteri Tenaga Kerja yang didampingi oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Ermarini di Kabupaten Tulungagung, Menteri Tenaga Kerja RI Dr. Dra. Hj. Ida Fauziyah, M.Si dalam kunjungannya tersebut, bertujuan untuk meninjau perkembangan Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) yang dibangun Kementerian Tenaga Kerja RI tahun 2019-2020. BLKK dibangun pada komunitas keagamaan maupun serikat pekerja. Dimana ada pesantren yang membutuhkan peningkatan kompetensi, maka Kementerian Tenaga Kerja RI akan membantu dan memberikan bantuan berupa sarana dan prasarananya.

Menteri Tenaga Kerja RI Dr. Dra. Hj. Ida Fauziyah, M.Si dalam keterangannya menyampaikan, bahwa sesuai tujuan pembangunan BLKK, yaitu memenuhi pasar kerja dan menciptakan wirausahawan, yang tolok ukurnya karena mampu melahirkan wirausahawan dan merekrut tenaga kerja. Seperti misal tinjauannya pada sarana podcast di BLKK UNIPRO BISO Desa Gedangsewu Boyolangu dan bengkel sepeda motor di BLKK Sunan Kalijogo Desa Kaliwungu Ngunut.

Lebih lanjut, menurut Menteri Tenaga Kerja RI, BLKK tersebut merupakan sarana strategis untuk melahirkan Sumberdaya Manusia (SDM) kejuruan Multimedia yang berkompeten dan menghasilkan teknisi muda sebagai service motor yang berkompeten. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Tenaga Kerja RI Dr. Dra. Hj. Ida Fauziyah, M.Si mengapresiasi BLK Komunitas yang berada di Kabupaten Tulungagung menjadi yang terbaik diantara BLK yang telah dibangun di seluruh Indonesia.


Seperti diketahui, sepanjang tahun 2021 Kementerian Ketenagakerjaan RI telah  membangun ribuan Balai Latihan Kerja tersebar di penjuru Indonesia. Tahun ini, BLK yang sudah dibangun ada 2127 BLK, selain itu masih ada 778 BLK Komunitas rampung bangunannya. Sehingga total BLK yang ada di Indonesia hampir 3 ribuan lebih yang telah dibangun.

Lebih dalam Menteri Tenaga Kerja RI memaparkan, bahwa Kementerian Ketenagakerjaan membangun BLK Komunitas di seluruh Indonesia bertujuan mempersiapkan dan membekali generasi milineal dengan kompetensinya, sehingga penciptaan lapangan kerja, bukan sekedar untuk memenuhi pasar kerja tapi melahirkan entrepreneur muda yang berbakat.

Sementara itu, Bupati Tulungagung dalam penjelasannya menyampaikan penghargaan dan apresiasi setinggi-tingginya, serta atas nama Pemerintah Kabupaten Tulungagung mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Menteri Tenaga Kerja RI Dr. Dra. Hj. Ida Fauziyah, M.Si dalam kunjungan sekaligus bantuannya dalam pembangunan BLKK di Kabupaten Tulungagung. Semoga kedepannya membawa manfaat serta dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat luas.

Kegiatan Kunjungan kerja Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) UNIPRO BISO Desa Gedangsewu Kecamatan Boyolangu, dan Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) Pondok Pesantren Sunan Kalijogo Desa Kaliwungu Kecamatan Ngunut mendapat Pengawalan, pengamanan secara terbuka dan tertutup dari Personil Polres Tulungagung. (hum)


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

MERESAHKAN !!! PT. LARASHATIKU ENVIRONMENTAL Disinyalir Lancarkan Dumping Sembarang Tempat.

Gambar
  Gresik, tjahayatimoer.net -, Hari Senin, Tanggal 20, Bulan Maret, Tahun 2023. Di suatu tempat ketika tim investigasi turun lapangan dan telah menemukan penemuan data yaitu kegiatan pengangkutan limbah b3 (limbah b3 kemasan bekas b3) dengan kode limbah B104d yang bisa mengakibatkan dampak berbahaya ke media lingkungan hidup. Limbah b3 kemasan bekas dengan kode limbah B104d diduga di dumping ilegal ke penerima barang tepatnya di Desa Bendotretek, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.  Drum - drum limbah b3 kemasan bekas dengan kode limbah B104d yang di angkut oleh PT. LARASHATIKU  ENVIRONMENTAL yang di keluarkan oleh penghasil atau pabrik, di angkut oleh transporter PT. LARASHATIKU ENVIRONMENTAL diduga di jual atau dugaan di komersilkan ke gudang rosokan yang tidak memiliki ijin - ijin pengelolaan, ijin pengumpulan dan ijin pemanfaatan dari Kementerian Lingkungan Hidup sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan ...
Baca selengkapnya

Ada 6 Titik Indomaret Tanpa Izin, Gertak Persoalkan Toko Modern Siluman di 6 Titik.

Gambar
  Malang, tjahayatimoer.net -  Dampak dari keberadaan toko modern selain mempunyai peran terhadap pendapat asli daerah namun juga memiliki dampak terhadap kehidupan pasar tradisional, maupun usaha UMKM lainnya, sehingga regulasi daerah harus dapat mengcover kehidupan pasar tradisional ditengah - tengah maraknya toko modern.  Jumlah toko modern di kabupaten malang pada tahun 2018 adalah 218, dengan jenis Indomaret dengan 148 dan Alfamart 70 toko. Jumlah ini kian meningkat hingga 2023.  Dengan jumlah yang ratusan ini tentu memiliki dampak terhadap pendapat asli daerah (PAD) kabupaten malang yakni melalui pajak. Mengingat dampak dari toko modern yang mempunyai pengaruh besar terhadap pemasukan pasar tradisional maupun usaha UMKM lainnya maka pemerintah kabupaten malang dituntut untuk tegas terhadap perizinan toko modern sesuai dengan peraturan daerah kabupaten malang no 3 tahun 2012. Jika toko modern tersebut tidak mempunyai izin maka pemerintah harus dengan segera menu...
Baca selengkapnya

Polda Jatim Dikritik karena Lambatnya Penanganan Kasus Rekayasa Pemilihan Kepala Desa

Gambar
  Surabaya, Jawa Timur,  tjahayatimoer.net   – Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) mendapat kritik tajam dari berbagai elemen masyarakat karena dianggap lamban dalam menangani kasus dugaan rekayasa pemilihan kepala desa (Pilkades) di beberapa wilayah di Jawa Timur. Meskipun telah menetapkan sejumlah tersangka, hingga saat ini belum ada tindakan penahanan yang dilakukan, sehingga menimbulkan pertanyaan besar di kalangan publik mengenai transparansi dan profesionalisme penegakan hukum di tingkat daerah. Kasus ini pertama kali mencuat setelah sejumlah warga melaporkan adanya dugaan kecurangan dalam proses Pilkades di beberapa kabupaten di Jawa Timur. Berdasarkan informasi yang dihimpun, laporan tersebut telah masuk ke Polda Jatim sejak beberapa bulan yang lalu. Namun, hingga kini proses hukum masih berjalan lambat tanpa kejelasan signifikan terkait langkah konkret yang akan diambil oleh pihak kepolisian. Salah satu warga yang merasa dirugikan akibat rekayasa Pilkades...
Baca selengkapnya